Jembatan Puluhan Miliar Mangkrak di Apau Kayan, GAMKI Desak KPK dan Kejagung Turun Tangan

TANJUNG SELOR– Harapan masyarakat perbatasan untuk menikmati akses jalan yang layak kembali pupus. Di Apau Kayan, Kabupaten Malinau, proyek jembatan Bailey bernilai puluhan miliar rupiah justru terbengkalai, menyisakan rangka baja berkarat dan pondasi yang tak pernah rampung.

Kondisi memprihatinkan itu menuai sorotan keras dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Bulungan. Ketua GAMKI Bulungan, Dennis Yosafat, menilai proyek tersebut bukan sekadar mangkrak, melainkan bentuk nyata pemborosan anggaran negara.

“Dana dari APBN sudah digelontorkan sejak 2018, namun hasilnya nihil. Yang tersisa hanya material yang kini bahkan mulai tertutup semak belukar,” tegas Dennis.

Proyek yang seharusnya menjadi penghubung vital antarwilayah di Apau Kayan itu kini justru menjadi simbol keterisolasian. Warga di Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu hingga Data Dian kembali harus menghadapi sulitnya akses transportasi.

Menurut Dennis, kondisi ini mencerminkan kegagalan serius dalam menghadirkan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini kerap terpinggirkan.

GAMKI pun mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan. Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk Kejati Kalimantan Utara, segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

“Bukan hanya meninjau lokasi, tapi juga mengusut siapa yang harus bertanggung jawab. Publik berhak tahu ke mana anggaran tersebut digunakan,” lanjutnya.

Sorotan terhadap proyek ini sebelumnya juga datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala. Ia menyebut proyek jembatan tersebut sebagai pemborosan, mengingat struktur yang telah dibangun justru rusak dan sebagian terseret arus sungai.

Sementara itu, hingga kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum memberikan penjelasan resmi terkait mangkraknya proyek tersebut.

Minimnya kejelasan dari pemerintah pusat dinilai semakin memperpanjang penderitaan masyarakat perbatasan yang sangat bergantung pada infrastruktur dasar.

Jembatan yang seharusnya menjadi penghubung antarwilayah kini justru menjadi simbol putusnya harapan. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa kepastian, bukan hanya pembangunan yang mangkrak—melainkan juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.(*)