JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, meminta publik tidak mengaitkan partainya dengan polemik mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Deddy menegaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembahasan mengenai sosok pengganti harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak semestinya menyeret PDI Perjuangan.
Melalui pernyataan di akun pribadinya, Kamis (12/11/2026), Deddy merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang MD3. Menurutnya, calon pengganti wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung dalam pemilihan presiden sebelumnya.
Ia juga meminta masyarakat mencermati kembali pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) sebelum menghubungkan persoalan tersebut dengan PDIP.
Deddy turut menyinggung kemungkinan bergulirnya proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen menyusul putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah yang diterbitkan Kemendikdasmen.
Menurutnya, perkembangan tersebut berpotensi membuka persoalan yang lebih luas apabila polemik terus berlanjut. Ia bahkan berpandangan bahwa pengunduran diri Gibran menjadi pilihan yang lebih baik daripada mempertahankan jabatan di tengah kontroversi.
Deddy menilai, jika persoalan tersebut terus dipaksakan, proses politik dan hukum berpotensi mengungkap berbagai hal terkait penerbitan Suket maupun PKPU yang disebutnya dapat berimplikasi pidana.
Ia pun mengajak seluruh pihak mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung cukup lama dan mengalihkan perhatian pada persoalan yang lebih penting bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya, Deddy mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki manusia untuk selamanya. Ia turut mengutip pemikiran Bung Karno bahwa kekuasaan yang abadi hanya milik Tuhan.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Di tengah polemik tersebut, muncul kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029.
Surat pengunduran diri tersebut disebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dikabarkan tiba sekitar pukul 11.50 WIB dan melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR selama kurang lebih 20 menit. Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan surat berisi pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, disebut membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut. Selanjutnya, MPR akan menggelar rapat gabungan untuk membahas dan menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Pengajuan pengunduran diri ini menjadi perkembangan baru dalam dinamika politik nasional. Selain memunculkan berbagai respons politik, persoalan tersebut juga membuka pembahasan mengenai mekanisme konstitusional apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.(*)
Discussion about this post