TARAKAN – Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT) Kalimantan Utara menyatakan keberatan atas gugatan uji materiil terhadap ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Organisasi tersebut mendesak mahasiswa asal Kaltara, Bima Sadiropa Sijabat, mencabut permohonan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang masyarakat adat Dayak.
Desakan tersebut disampaikan Koordinator Wilayah LPADKT Kalimantan Utara yang juga Ketua DPC LPADKT Kota Tarakan, Robinson Usat, Jumat (13/11/2026).
Robinson menegaskan, pengajuan permohonan uji materiil tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan lembaga adat Dayak setempat. Menurutnya, pemohon tidak meminta izin, tidak menyampaikan permisi, maupun melakukan koordinasi dengan lembaga adat sebelum mengajukan gugatan ke MK.
“Kami meminta Bima Sadiropa Sijabat mencabut gugatan uji materiil tersebut. Persoalan ini menyangkut kehidupan dan tradisi masyarakat adat Dayak yang sudah berlangsung turun-temurun,” tegas Robinson.
Dia menjelaskan, masyarakat adat Dayak telah hidup, menetap, dan mempertahankan kelangsungan hidup melalui sistem berladang tradisional jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk maupun sebelum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diterbitkan.
Karena itu, hak masyarakat adat atas ruang hidup dan kearifan lokal harus dihormati serta dilindungi sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Robinson juga menegaskan, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dalam tradisi berladang masyarakat Dayak tidak bisa disamakan dengan pembakaran lahan secara sembarangan yang berpotensi merusak lingkungan.
Menurutnya, tradisi berladang masyarakat Dayak memiliki aturan adat yang ketat dan wajib dipatuhi oleh setiap peladang.
Tata cara tersebut meliputi pelaksanaan gotong royong, pengumpulan kayu dan serasah pada satu titik terisolasi, hingga pembuatan sekat bakar secara berlapis untuk mencegah api menjalar ke luar area ladang.
“Tata cara tersebut bukan dilakukan tanpa aturan. Semuanya merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Dayak untuk mengendalikan api agar tidak menjalar ke wilayah sekitar,” jelasnya.
Atas dasar itu, LPADKT meminta Mahkamah Konstitusi mempertahankan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ketentuan tersebut memberikan pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga.
Sikap LPADKT tersebut merupakan respons terhadap permohonan pengujian materiil Nomor 391/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat.
Dalam permohonannya, Bima mempersoalkan ketentuan yang memberikan pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk batas maksimal dua hektare per kepala keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU PPLH.
LPADKT menilai, perubahan atau penghapusan ketentuan tersebut berpotensi mengabaikan praktik berladang tradisional yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat Dayak.
Mereka meminta persoalan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak digeneralisasi sebagai tindakan perusakan lingkungan. Sebab, terdapat perbedaan antara praktik berladang tradisional yang mengikuti aturan adat dengan pembakaran lahan secara sembarangan.
Bagi masyarakat Dayak, tradisi berladang bukan sekadar aktivitas membuka lahan untuk bercocok tanam, melainkan bagian dari warisan budaya dan sistem kehidupan yang telah dipertahankan lintas generasi.
LPADKT menegaskan, perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap kearifan lokal harus berjalan beriringan. Hak masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi berladang perlu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, sepanjang pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku.(*)
Discussion about this post