11 Dapur SPPG di Tarakan Ditutup Sementara, Pasokan MBG ke Sekolah Terganggu

Tarakan – Penutupan sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tarakan kembali bertambah. Terbaru, dua dapur SPPG dihentikan operasionalnya sehingga total menjadi 11 dapur yang tidak beroperasi dari 24 dapur yang tersedia.

Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Tarakan, Dewi, membenarkan adanya penambahan dua dapur yang ditutup tersebut. Ia menyebutkan lokasi dapur berada di Kelurahan Pamusian dan Jalan Mulawarman.

“Benar, tambahannya di Tarakan dua dapur,” ujarnya singkat.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Dewi menjelaskan bahwa penutupan ini berkaitan dengan persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). “Betul,” tegasnya.

Penutupan ini berdampak langsung pada distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Sejumlah sekolah di Tarakan kini terpaksa tidak mendapatkan pasokan MBG.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, dampak paling dirasakan adalah oleh para siswa.

“Sangat disayangkan karena lagi dan lagi korbannya adalah anak-anak kita di Tarakan,” ujarnya.

Simon menambahkan, persoalan ini menambah daftar masalah yang harus diselesaikan, terutama di tengah tantangan lain di wilayah pesisir. Ia menekankan pentingnya percepatan solusi agar program MBG kembali berjalan normal.

Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan standar IPAL dari Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, selama ini pengawasan IPAL lebih banyak mengacu pada standar dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Pertanyaannya apakah standar DLH dan BGN sinkron. Ini yang perlu kita ketahui. Sama sekali BGN tidak ada,” jelasnya.

Komisi II DPRD Tarakan, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Korwil SPPG dan DLH, untuk mencari titik temu penyelesaian masalah.

Dengan bertambahnya dapur yang ditutup, jumlah sekolah yang tidak terlayani MBG juga meningkat. DPRD berharap persoalan ini segera ditangani agar program dapat kembali berjalan dan hak siswa untuk mendapatkan asupan gizi tetap terpenuhi.

“Kami harap ini tidak berlarut-larut dan segera ada solusi,” pungkasnya.(*)