AKRAB : Terlihat suasana santai antara pendemo dengan legislati dan eksekutif dengan duduk melantai di lobi gedung DPRD Nunukan menjawab tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi.
SB, NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan menunjukkan respons positif terhadap aspirasi yang disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di halaman Kantor DPRD, Senin, (1/9/2025) mahasiswa menyampaikan 20 tuntutan terkait berbagai persoalan daerah, mulai dari isu pelayanan publik hingga transparansi anggaran dan kebijakan pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah ST tegas menyatakan, pihaknya menghargai seluruh aspirasi yang disampaikan secara terbuka dan tertib oleh mahasiswa. Menurutnya, masukan dari mahasiswa menjadi catatan penting yang akan dibahas lebih lanjut bersama lembaga legislatif. “Terima kasih teman-teman atas penyampaian aspirasi hari ini. Sesuai mekanisme, semua akan kami tindaklanjuti melalui rapat, rekomendasi, serta pengawasan terhadap pemerintah daerah,” kata Arpiah usai menerima perwakilan mahasiswa.
Arpiah menegaskan, DPRD siap mendorong lahirnya kebijakan yang pro-rakyat, serta berjanji untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa melalui rapat, rekomendasi, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
“Semua yang disampaikan tidak akan berhenti di depan pintu gerbang kantor ini. Kami akan kawal agar bisa diwujudkan sesuai kebutuhan masyarakat Nunukan,” tegasnya.
Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Arpiah adalah bahwa sebagian dari tuntutan mahasiswa sebenarnya sudah diperjuangkan melalui rapat dengar pendapat maupun forum resmi dengan pemerintah daerah. “Beberapa item yang disampaikan tadi, langkah-langkahnya sudah kami lakukan. Namun tentu aspirasi baru yang muncul akan tetap kami perjuangkan,” ujarnya.
Arpiah menekankan, aspirasi publik hanya bisa diperjuangkan jika ada sinergi antara rakyat dengan wakilnya di parlemen. Komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan akan memastikan bahwa keresahan masyarakat terus didengar dan ditindaklanjuti.
Dalam konteks dinamika politik, Arpiah mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pendapat. Ia menegaskan bahwa dinamika politik harus berjalan dalam suasana aman dan damai, serta mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban daerah. “Beda pendapat itu biasa, tapi persatuan harus tetap kita jaga. Kita sama-sama bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban daerah,” ujarnya.
Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi sebelumnya menyampaikan 20 tuntutan terkait berbagai persoalan daerah, mulai dari isu pelayanan publik, transparansi anggaran, hingga kebijakan pembangunan.
DPRD berjanji akan membahas tuntutan tersebut dalam rapat internal dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah sebagai bahan rekomendasi. “Insya Allah semua yang dibahas akan menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkan,” tutup Arpiah. (dln)
Discussion about this post