TARAKAN – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, merespons aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di depan Kantor Wali Kota Tarakan, Senin sore (25/5/2026). Dalam keterangannya, Ibnu Saud menyampaikan apresiasi terhadap gerakan mahasiswa yang dinilai menyampaikan aspirasi secara konstitusional.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan mahasiswa sudah tepat karena diarahkan kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disuarakan.
“Kami merespons dan memberikan apresiasi kepada gerakan teman-teman mahasiswa. Aspirasi memang seharusnya disampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah kota,” ujarnya.
Ia juga meminta agar tuntutan yang disampaikan tidak diarahkan kepada individu tertentu sebelum adanya proses hukum dan pemeriksaan yang jelas.
“Jangan diarahkan kepada individu-individunya supaya semua berjalan sesuai koridor hukum,” katanya.
Terkait tuntutan mahasiswa yang meminta perkembangan penanganan berbagai persoalan dalam waktu satu minggu, Ibnu Saud menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan laporan perkembangan, bukan keputusan final.
“Batas satu minggu itu kami akan memberikan perkembangan-perkembangannya. Keputusan bisa saja lebih cepat atau lebih lambat tergantung tahapan, analisa, dan temuan yang ada,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ibnu Saud juga menanggapi isu nasional yang disuarakan mahasiswa, termasuk terkait proyek strategis nasional (PSN). Ia menegaskan pemerintah mendukung pembangunan nasional, namun tetap harus memperhatikan hak-hak masyarakat daerah dan masyarakat adat.
“Kita tidak menolak PSN, tapi kita ingin melindungi hak-hak masyarakat daerah, hak adat, dan memastikan tidak ada yang ditinggalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan nasional harus tetap berjalan agar daerah perbatasan seperti Tarakan dan Kalimantan Utara tidak tertinggal dibanding wilayah lain.
Menanggapi tuntutan terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan Lurah Kampung 6 dan Direktur PDAM Tarakan, Ibnu Saud menegaskan pemerintah tidak akan mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang jelas.
“Kami tidak bisa langsung mengatakan seseorang salah sebelum seluruh proses dilalui dan ada keputusan hukum. Ini negara hukum, jadi kami tidak boleh berasumsi,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan serius menangani persoalan tersebut dan tidak akan melindungi pihak yang terbukti melanggar hukum.
“Kalau benar ada pejabat yang bertindak melanggar hukum, tentu itu juga menjadi citra buruk bagi pemerintah kota. Saya pastikan kami tidak akan melindungi siapa pun. Tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sekota Tarakan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Tarakan. Massa aksi berasal dari berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya HMI dan GMKI, dengan membawa sejumlah tuntutan terkait isu daerah maupun nasional.(*)
Discussion about this post