TARAKAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan mencatat kebutuhan tenaga pendidik masih belum terpenuhi. Hingga Desember 2026, kekurangan guru di Kota Tarakan diperkirakan mencapai sekitar 285 orang berdasarkan kebutuhan pembelajaran dengan beban mengajar 24 jam per minggu.
Kondisi tersebut terjadi akibat sejumlah guru memasuki masa pensiun, mengalami mutasi, hingga meninggal dunia. Di sisi lain, pemerintah daerah kini menghadapi keterbatasan dalam melakukan perekrutan tenaga pendidik baru.
Kepala Disdik Tarakan Tamrin Toha mengatakan, kekurangan guru menjadi persoalan yang perlu diantisipasi karena jumlah tenaga pendidik yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah.
“Guru itu pensiun usia 60 tahun. Kita sampai 2026 ini tepatnya Desember mengalami kekurangan guru dengan hitungan 24 jam per minggu sekitar 285 orang. Kekurangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh guru yang pensiun. Ada pula tenaga pendidik yang mengalami mutasi maupun meninggal dunia,” ujarnya, Senin (7/9).
Menurutnya, sebelum 2025 pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk merekrut tenaga honorer sebagai pengganti guru yang pensiun maupun meninggal dunia. Namun, kebijakan tersebut berubah setelah adanya ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang menerapkan prinsip zero growth.
“Tapi kebijakan ini berubah setelah adanya ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang menerapkan prinsip zero growth. Sebelumnya masih bisa, ada Perwali yang membolehkan kita masih boleh merekrut honor pengganti, apakah yang sudah pensiun atau meninggal,” jelasnya.
“Tapi setelah ada keluar Peraturan MenPAN yang prinsipnya zero growth, tidak boleh ada penambahan, makanya kita sekarang mengalami kekurangan guru,” sambung Tamrin.
Untuk mengantisipasi kekosongan tenaga pendidik, Disdik Tarakan memanfaatkan kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT), khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Mahasiswa yang mengikuti program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) ditempatkan di sejumlah sekolah untuk membantu menangani kelas yang kekurangan guru.
“Caranya mengantisipasi, kita kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan, dalam hal ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang memprogramkan PLP. Itulah yang kita manfaatkan untuk meng-handle kelas-kelas yang kosong,” tuturnya.
Tamrin menegaskan, mahasiswa PLP hanya diperbantukan sementara dan tidak menggantikan posisi guru secara permanen. Penempatan mahasiswa juga disesuaikan dengan kebutuhan sekolah serta latar belakang pendidikan masing-masing.
“Sifatnya sementara saja diperbantukan sampai masa PLP-nya habis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan guru pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki karakteristik berbeda. Di tingkat SD, seorang guru umumnya menangani satu kelas sebagai wali kelas.
Sementara di tingkat SMP, kebutuhan guru lebih banyak berdasarkan mata pelajaran dan harus disesuaikan dengan latar belakang keilmuan masing-masing.
“Tapj saat ini kami kekurangan guru seperti Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian Seni Budaya, termasuk juga IPS,” ungkapnya.
Untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), Tamrin menyebut kondisi tenaga pendidik saat ini masih relatif mencukupi. Namun, pihaknya tetap mengkhawatirkan kebutuhan guru olahraga dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau olahraga saat ini masih cukup, nah itu kami khawatir juga 2-3 tahun ke depan. Saat ini masih aman, tidak tahu beberapa tahun ke depan. Guru olahraga ini termasuk sulit karena ada jurusan sendiri dan guru pelajaran lain tidak bisa menggantikan guru olahraga, berbeda dengan mapel lain masih bisa untuk pelajaran dasar,”bebernya.(*)
Discussion about this post