TARAKAN – Anggota sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, menyoroti dilema yang dihadapi komite sekolah dalam membantu pembiayaan sejumlah kegiatan pendidikan yang belum terakomodasi dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Simon, sejumlah kegiatan sekolah seperti perpisahan, peringatan hari nasional hingga kegiatan siswa lainnya kerap membutuhkan biaya tambahan. Namun, tidak semua kebutuhan tersebut memiliki nomenklatur atau pos anggaran yang dapat dibiayai melalui Dana BOS.
Kondisi ini membuat komite sekolah berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, terdapat tuntutan dari orang tua siswa agar kegiatan tetap dilaksanakan. Namun, di sisi lain, komite harus tetap mematuhi ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, khususnya terkait penggalangan sumbangan dari orang tua.
“Teman-teman komite ini satu sisi merasa melanggar aturan, tetapi di sisi lain orang tua menuntut kegiatan itu tetap dilakukan. Jadi, kita berharap ada solusi,” ujarnya.
Simon menjelaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan besaran anggaran pendidikan, melainkan keterbatasan nomenklatur penggunaan Dana BOS yang sudah diatur dan tersistem dari pemerintah pusat.
Akibatnya, pihak sekolah, khususnya bendahara, kerap berada dalam posisi dilematis ketika harus mengambil keputusan terkait penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan yang dibutuhkan siswa.
Ia mencontohkan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Ketika siswa berhasil menjadi juara di tingkat kota dan melanjutkan kompetisi ke tingkat provinsi, terdapat kebutuhan biaya perjalanan, penginapan hingga pendampingan yang belum tentu dapat diakomodasi melalui Dana BOS.
“Ketika sudah menang di tingkat kota dan selanjutnya pergi ke provinsi, itu tidak didukung dana untuk biaya transportasi dan hotel. Padahal, mereka juga harus membawa pendamping. Namun, itu tidak bisa diakomodasi oleh Dana BOS,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, kepala sekolah terkadang meminta bantuan komite untuk mencarikan dukungan pembiayaan. Namun, komite juga tidak bisa serta-merta menggunakan dana pribadi pengurus sehingga harus kembali melibatkan orang tua siswa melalui penggalangan donasi.
Menurut Simon, mekanisme tersebut menjadi persoalan tersendiri karena harus tetap memperhatikan aturan mengenai perbedaan antara sumbangan dan pungutan.
“Kalau bantuan tidak mungkin dilakukan perorangan, pasti kita mengundang orang tua lagi untuk meminta donasi. Kalau mereka setuju, tentu harus dilaporkan. Jadi, ini mata rantai yang benar-benar harus ada solusinya,” tegasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian bersama, sehingga kebutuhan kegiatan pendidikan dan pengembangan prestasi siswa tetap bisa terpenuhi tanpa membuat pihak sekolah maupun komite berhadapan dengan persoalan hukum.(*)











Discussion about this post