TARAKAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tarakan, Abd. Azis Hasan, A.P., M.H., mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) melalui penjualan seragam, atribut sekolah maupun lembar kerja siswa (LKS).
Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut hasil kajian Ombudsman RI terkait potensi maladministrasi dalam pengelolaan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pungutan di lingkungan sekolah.
Azis menyoroti adanya praktik yang berpotensi menjadi pungutan, seperti kewajiban membeli topi, dasi, kaus kaki hingga atribut berlogo sekolah melalui koperasi sekolah. Menurutnya, siswa harus tetap diberikan kebebasan untuk membeli perlengkapan tersebut di luar sekolah.
“Jangan pernah mewajibkan anak sekolah untuk harus membeli di koperasi yang harus ada logo-logonya itu. Berikan pilihan kepada siswa, boleh membeli di koperasi maupun di luar,” tegasnya.
Ia juga meminta koperasi sekolah menerapkan harga yang wajar dan kompetitif. Keberadaan koperasi seharusnya bertujuan memenuhi kebutuhan anggotanya, bukan justru menjual barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan toko di luar sekolah.
Hal serupa berlaku untuk pembelian LKS. Sekolah tidak boleh mengarahkan atau mewajibkan siswa membeli LKS di toko maupun tempat tertentu. Pihak sekolah cukup memberikan informasi mengenai jenis LKS yang digunakan beserta lokasi penjualannya, sehingga orang tua memiliki kebebasan menentukan tempat pembelian.
Selain itu, Azis turut menekankan pentingnya membedakan sumbangan dan pungutan dalam pengelolaan komite sekolah. Menurutnya, sumbangan harus bersifat sukarela, tidak ditentukan nominalnya, serta tidak mengikat berdasarkan batas waktu maupun kewajiban setiap orang tua siswa.
“Jangan ditetapkan besarannya. Harus Rp300 ribu satu orang, itu tidak boleh. Yang kedua, jangan dibatasi waktunya. Tidak mengikat kepada setiap orang,” jelasnya.
Ia mengingatkan, apabila sumbangan ditentukan nominal dan batas waktunya, terlebih disertai kewajiban bagi orang tua, hal tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pungutan. Apalagi jika tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Meski demikian, Azis mengapresiasi peran komite sekolah yang selama ini turut membantu pemerintah dalam mendukung program pendidikan daerah. Ia meminta para anggota komite tidak patah semangat, tetapi tetap menjalankan perannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait regulasi komite sekolah, ia menyebut Dinas Pendidikan Kota Tarakan telah menerbitkan surat keputusan (SK) sebagai tindak lanjut hasil kajian Ombudsman. Ia meminta agar aturan tersebut disosialisasikan kepada seluruh sekolah dan diawasi pelaksanaannya.
Lebih lanjut, Azis juga menyinggung pentingnya kepatuhan terhadap surat edaran Wali Kota Tarakan mengenai larangan pungutan liar, gratifikasi, suap, serta penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
Ia menegaskan seluruh jajaran pendidikan, khususnya kepala sekolah, harus memahami dan menjalankan ketentuan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun maladministrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.(*)











Discussion about this post