TARAKAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan mengupayakan perbaikan tata kelola administrasi, keuangan, dan aset di lingkungan pendidikan. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi bersama Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Disdik Tarakan, Endah Sarastiningsih, S.Pd., M.Pd., mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kajian Ombudsman RI serta pembahasan sebelumnya melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI dan KPK turut memberikan monitoring serta sosialisasi mengenai pencegahan maladministrasi, khususnya dalam pengelolaan aset dan keuangan sektor pendidikan.
Endah menyebutkan, pihaknya berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi sekolah, terutama terkait keterbatasan penggunaan anggaran dan aturan pengelolaan keuangan.
Menurutnya, sekolah negeri memiliki sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan operasional maupun memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan.
Di sisi lain, kebutuhan sekolah terus berkembang dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui anggaran pemerintah. Kondisi tersebut terkadang mendorong sekolah bermitra dengan komite untuk membantu memenuhi kebutuhan yang belum terakomodasi.
Namun, kerja sama tersebut juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun dugaan maladministrasi.
“Intinya kita ingin mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Rata-rata memang kita dibatasi oleh regulasi,” ujarnya.
Ia berharap melalui sosialisasi dan koordinasi tersebut, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tata kelola pendidikan, sehingga upaya memenuhi kebutuhan sekolah tetap berjalan sesuai aturan.
Disdik juga menekankan pentingnya pemahaman kepala sekolah, khususnya yang berstatus negeri, terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan aset agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.(*)












Discussion about this post