Minggu, 22 November 2026
suryaborneo.com
  • Home
  • Daerah
    • Kaltara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Nasional
  • Internasional
  • Rubrik
    • Hukum & Kriminal
    • Politik
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Olahraga
  • Video
  • Opini
No Result
View All Result
suryaborneo.com
  • Home
  • Daerah
    • Kaltara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Nasional
  • Internasional
  • Rubrik
    • Hukum & Kriminal
    • Politik
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Olahraga
  • Video
  • Opini
No Result
View All Result
suryaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Rubrik
  • Video
  • Opini
Home Daerah Kaltara Tarakan

Cegah Pungli di Sekolah, Ombudsman Minta Pengelolaan Sumbangan Dievaluasi

by Redaksi
11/22/2026
in Tarakan
A A
Cegah Pungli di Sekolah, Ombudsman Minta Pengelolaan Sumbangan Dievaluasi

TARAKAN – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti praktik penggalangan dana dan iuran di lingkungan sekolah yang berpotensi mengarah pada pungutan liar (pungli). Hal tersebut menjadi perhatian dalam sosialisasi pengelolaan sumbangan dan pungutan sekolah yang melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, BPK Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfah, S.E., M.Si., dalam pemaparan kajiannya menjelaskan, terdapat sejumlah praktik penggalangan dana di sekolah yang perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Simon Patino Soroti Dilema Komite Sekolah, Kegiatan Siswa Belum Terakomodasi Dana BOS

Gubernur Kaltara Ajak KKSS Perkuat Persatuan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Polres Tarakan Laksanakan Pengamanan dan Monitoring Musyawarah Wilayah III KKSS Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil kajian dan penelusuran melalui wawancara dengan Dinas Pendidikan, kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua siswa, Ombudsman menemukan sejumlah bentuk penggalangan dana yang berpotensi menjadi pungutan. Di antaranya iuran perpisahan, kas kelas, pembayaran berkala, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pengadaan perlengkapan sekolah.

Menurutnya, suatu penggalangan dana berpotensi dikategorikan sebagai pungutan apabila terdapat nominal yang ditentukan, sifatnya mengikat, serta memiliki jangka waktu pembayaran tertentu. Terlebih apabila terdapat kecenderungan pemaksaan terhadap orang tua yang tidak mampu membayar atau meminta keringanan.

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti belum optimalnya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggalangan dana oleh komite sekolah. Laporan tertulis mengenai dana sumbangan yang dihimpun dan penyampaiannya kepada orang tua siswa secara berkala dinilai perlu diperkuat.

Dalam kajian tersebut, Ombudsman turut menemukan persoalan terkait penjualan seragam dan atribut sekolah. Sejumlah sekolah diketahui menjual pakaian seragam maupun atribut berlogo sekolah melalui koperasi atau pihak tertentu. Bahkan, terdapat indikasi kewajiban membeli perlengkapan tersebut dalam satu paket.

Praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) juga menjadi perhatian, khususnya apabila terdapat indikasi arahan atau kewajiban dari tenaga pendidik agar orang tua membeli melalui sekolah, koperasi guru, maupun lokasi tertentu.

Maria Ulfah menjelaskan, pengelolaan sumbangan dan pungutan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, di antaranya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar serta Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam regulasi tersebut, sumbangan harus bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Dengan demikian, sekolah dan komite perlu memastikan bahwa penggalangan dana tidak mengandung unsur kewajiban yang berpotensi menjadi pungutan.

Melalui sosialisasi tersebut, Ombudsman berharap adanya penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di tingkat daerah yang dapat menjadi pedoman bagi sekolah dalam mengelola sumbangan. Sosialisasi regulasi juga dinilai penting agar kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua memahami batasan antara sumbangan dan pungutan sehingga praktik yang berpotensi menjadi pungli dapat dicegah.(*)

Berita Lainnya

Simon Patino Soroti Dilema Komite Sekolah, Kegiatan Siswa Belum Terakomodasi Dana BOS

Simon Patino Soroti Dilema Komite Sekolah, Kegiatan Siswa Belum Terakomodasi Dana BOS

by Redaksi
11/22/2026
0

TARAKAN – Anggota sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, menyoroti dilema yang dihadapi komite sekolah dalam membantu...

Gubernur Kaltara Ajak KKSS Perkuat Persatuan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Gubernur Kaltara Ajak KKSS Perkuat Persatuan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

by Redaksi
11/22/2026
0

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengajak Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) untuk...

Polres Tarakan Laksanakan Pengamanan dan Monitoring Musyawarah Wilayah III KKSS Provinsi Kalimantan Utara

Polres Tarakan Laksanakan Pengamanan dan Monitoring Musyawarah Wilayah III KKSS Provinsi Kalimantan Utara

by Redaksi
11/21/2026
0

TARAKAN – Polres Tarakan melalui personel Polsek Tarakan Barat melaksanakan pengamanan dan monitoring kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) III Kerukunan Keluarga...

Sekda Tarakan Instruksikan Sekolah Hindari Pungli, Pembelian Seragam dan LKS Tak Boleh Diwajibkan

Sekda Tarakan Instruksikan Sekolah Hindari Pungli, Pembelian Seragam dan LKS Tak Boleh Diwajibkan

by Redaksi
11/21/2026
0

TARAKAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tarakan, Abd. Azis Hasan, A.P., M.H., mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan praktik...

Disdik Tarakan Minta Orang Tua Pahami Mekanisme Partisipasi Pendidikan, Bantuan Tetap Disiapkan

Disdik Tarakan Minta Orang Tua Pahami Mekanisme Partisipasi Pendidikan, Bantuan Tetap Disiapkan

by Redaksi
11/21/2026
0

TARAKAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan mengajak masyarakat memahami mekanisme partisipasi dalam mendukung kebutuhan sekolah, khususnya pada satuan pendidikan...

Disdik Tarakan Soroti Besarnya Aset Sekolah, Penghapusan Barang Rusak Harus Sesuai Prosedur

Disdik Tarakan Soroti Besarnya Aset Sekolah, Penghapusan Barang Rusak Harus Sesuai Prosedur

by Redaksi
11/21/2026
0

TARAKAN – Pengelolaan aset di lingkungan sekolah menjadi salah satu perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan. Banyaknya barang inventaris yang...

Discussion about this post

Terlaris

Cegah Pungli di Sekolah, Ombudsman Minta Pengelolaan Sumbangan Dievaluasi

Cegah Pungli di Sekolah, Ombudsman Minta Pengelolaan Sumbangan Dievaluasi

11/22/2026
Simon Patino Soroti Dilema Komite Sekolah, Kegiatan Siswa Belum Terakomodasi Dana BOS

Simon Patino Soroti Dilema Komite Sekolah, Kegiatan Siswa Belum Terakomodasi Dana BOS

11/22/2026
Gubernur Kaltara Ajak KKSS Perkuat Persatuan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Gubernur Kaltara Ajak KKSS Perkuat Persatuan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

11/22/2026
Polres Tarakan Laksanakan Pengamanan dan Monitoring Musyawarah Wilayah III KKSS Provinsi Kalimantan Utara

Polres Tarakan Laksanakan Pengamanan dan Monitoring Musyawarah Wilayah III KKSS Provinsi Kalimantan Utara

11/21/2026
suryaborneo.com

© 2024 www.suryaborneo.com

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Ikuti Kami

error: Konten dikunci !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Daerah
    • Kaltara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Nasional
  • Internasional
  • Rubrik
    • Hukum & Kriminal
    • Politik
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Olahraga
  • Video
  • Opini

© 2024 www.suryaborneo.com