TARAKAN – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti praktik penggalangan dana dan iuran di lingkungan sekolah yang berpotensi mengarah pada pungutan liar (pungli). Hal tersebut menjadi perhatian dalam sosialisasi pengelolaan sumbangan dan pungutan sekolah yang melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, BPK Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfah, S.E., M.Si., dalam pemaparan kajiannya menjelaskan, terdapat sejumlah praktik penggalangan dana di sekolah yang perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil kajian dan penelusuran melalui wawancara dengan Dinas Pendidikan, kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua siswa, Ombudsman menemukan sejumlah bentuk penggalangan dana yang berpotensi menjadi pungutan. Di antaranya iuran perpisahan, kas kelas, pembayaran berkala, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pengadaan perlengkapan sekolah.
Menurutnya, suatu penggalangan dana berpotensi dikategorikan sebagai pungutan apabila terdapat nominal yang ditentukan, sifatnya mengikat, serta memiliki jangka waktu pembayaran tertentu. Terlebih apabila terdapat kecenderungan pemaksaan terhadap orang tua yang tidak mampu membayar atau meminta keringanan.
Selain itu, Ombudsman juga menyoroti belum optimalnya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggalangan dana oleh komite sekolah. Laporan tertulis mengenai dana sumbangan yang dihimpun dan penyampaiannya kepada orang tua siswa secara berkala dinilai perlu diperkuat.
Dalam kajian tersebut, Ombudsman turut menemukan persoalan terkait penjualan seragam dan atribut sekolah. Sejumlah sekolah diketahui menjual pakaian seragam maupun atribut berlogo sekolah melalui koperasi atau pihak tertentu. Bahkan, terdapat indikasi kewajiban membeli perlengkapan tersebut dalam satu paket.
Praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) juga menjadi perhatian, khususnya apabila terdapat indikasi arahan atau kewajiban dari tenaga pendidik agar orang tua membeli melalui sekolah, koperasi guru, maupun lokasi tertentu.
Maria Ulfah menjelaskan, pengelolaan sumbangan dan pungutan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, di antaranya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar serta Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Dalam regulasi tersebut, sumbangan harus bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Dengan demikian, sekolah dan komite perlu memastikan bahwa penggalangan dana tidak mengandung unsur kewajiban yang berpotensi menjadi pungutan.
Melalui sosialisasi tersebut, Ombudsman berharap adanya penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di tingkat daerah yang dapat menjadi pedoman bagi sekolah dalam mengelola sumbangan. Sosialisasi regulasi juga dinilai penting agar kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua memahami batasan antara sumbangan dan pungutan sehingga praktik yang berpotensi menjadi pungli dapat dicegah.(*)











Discussion about this post