SB, TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara selama semester pertama berjalannya program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD Kaltara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DKP Kaltara, kemarin (24/6/2025).
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir SPi MM menjelaskan, RDP yang mereka gelar merupakan bentuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja serta realisasi anggaran tahun 2025. Kegiatan ini juga merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program DKP Kaltara berjalan optimal, mengingat saat ini telah memasuki akhir triwulan kedua.
“Dari laporan yang disampaikan, realisasi fisik dan keuangan DKP per 23 Juni 2025 baru mencapai 38,64 persen dari total anggaran sebesar Rp20,16 miliar. Angka ini menunjukkan masih perlunya percepatan pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan,” ujar Nasir.
Nasir kemudian menyebut, program DKP Kaltara yang realisasinya masih rendah adalah pengadaan sarana perikanan tangkap dan budidaya. Kemudian, kata dia, pengawasan sumber daya kelautan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Program-program tersebut, nilai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sangat penting karena berkaitan langsung dengan masyarakat dan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan.
“Sebagai mitra kerja, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendorong percepatan realisasi anggaran agar manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kaltara,” tambahnya.
Dia pun menegaskan, akan terus memantau dan mengawal pelaksanaan program di DKP agar dapat berjalan sesuai dengan target waktu, anggaran, dan hasil yang diharapkan, serta tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. (dln)
Discussion about this post