SB, TARAKAN – Ketidakhadiran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam hal ini Stasiun PSDKP Tarakan dalam sidang perdana praperadilan yang layangkan Muhammad Sabiri menjadi perhatian banyak pihak. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tarakan, Kamis (22/5/2025), Sabiri menggugat keabsahan penangkapan, penetapan tersangka, penahanan hingga penyitaan yang dilakukan oleh aparat PSDKP Tarakan.
Sidang yang sedianya digelar pada pukul 10.00 WITA di Ruang Sidang Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri Tarakan, terpaksa ditunda oleh hakim hingga dua pekan ke depan. Sidang lanjutan perkara yang tercatat dalam nomor register 2/Pra Pid/2025/PN itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu (4/6/2025).
“Tujuan praperadilan itu kan terkait penangkapan yang tidak sah, terus penetapan tersangka yang tidak sah, penahanan yang tidak sah. Jadi kami menganggap semua proses yang dijalankan terhadap klien kami adalah cacat hukum,” ungkap Sinar Mappanganro, kuasa hukum Muhammad Sabiri dari Kantor Hukum Syamsuddin Associates kepada awak media usai persidangan.
Dalam permohonan praperadilan, tim kuasa hukum menyebut, kliennya dituduh melakukan illegal fishing dan dianggap sebagai warga negara asing. Namun mereka membantah keras tuduhan tersebut dengan menunjukkan bukti identitas resmi.
“Faktanya seperti apa? Klien kami ini adalah Warga Negara Indonesia. Bukan warga negara asing seperti yang dituduhkan. Kami lihat sendiri saat penangkapan, klien kami menunjukkan KTP-nya,” tegas Sinar.
Ia juga mempertanyakan dasar hukum penahanan terhadap kliennya. Menurutnya, jika tidak ada surat perintah penahanan yang sah, maka kondisi yang dialami Muhammad Sabiri adalah bentuk penyekapan.
“Kalau tidak ada surat perintah penahanan, maka kami anggap itu bukan penahanan, tapi penyekapan. Kami juga mempertimbangkan untuk melakukan jemput paksa terhadap klien kami jika tidak ada kejelasan hukum,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak termohon terkait alasan ketidakhadiran dalam persidangan. Pihak kuasa hukum berharap hakim praperadilan dapat mengabulkan seluruh permohonan mereka dan menyatakan tindakan aparat PSDKP tidak sah menurut hukum. (rz)
Discussion about this post