JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendorong integrasi pembiayaan sosial dan komersial syariah untuk memperluas akses permodalan bagi usaha produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Integrasi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah, seperti zakat dan wakaf, yang dipadukan dengan pembiayaan komersial. Langkah ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, meningkatkan daya saing, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, saat membuka Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang merupakan rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (15/10/2026).
Solikin menegaskan, pengembangan ekonomi syariah di daerah perlu didukung tiga strategi utama, yakni penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), pengembangan rantai nilai halal dari hulu hingga hilir, serta perluasan akses pembiayaan syariah.
Menurutnya, kebutuhan pelaku usaha harus dipertemukan dengan sumber pembiayaan yang sesuai, baik melalui perbankan syariah, lembaga keuangan komersial, maupun lembaga pengelola zakat dan wakaf.
Integrasi pembiayaan komersial dan sosial syariah atau blended finance dinilai dapat membuka peluang bagi usaha yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perbankan agar tetap dapat berkembang secara bertahap.
“Sinergi tidak cukup dibangun melalui pertemuan sesekali. Kita memerlukan mekanisme kelembagaan yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta pemantauan yang konsisten,” ujar Solikin.
Untuk merealisasikan strategi tersebut, Bank Indonesia mendorong pendekatan 3SP, yaitu Sinergi Produktif, Sinergi Pembiayaan, dan Sinergi Partisipasi.
Pendekatan ini dilakukan melalui pengembangan sektor produktif berdasarkan potensi daerah, menghubungkan kebutuhan usaha dengan sumber pembiayaan yang tepat, serta meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah agar masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan dan peluang usaha di sektor tersebut.
Melalui langkah ini, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-13, Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh hanya menjadi pelengkap, tetapi harus berkembang menjadi arus utama yang berjalan beriringan dengan ekonomi komersial.
Menurutnya, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi kekuatan baru dalam mendorong perekonomian Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ma’ruf Amin juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, kejelasan regulasi, serta ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang saling mendukung.
Ia meminta sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat melalui perencanaan yang terarah, dukungan Bank Indonesia, serta koordinasi KNEKS di tingkat nasional dan KDEKS di tingkat daerah.
Sejalan dengan upaya tersebut, pada 2026 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan Bank Indonesia, memutakhirkan Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Syariah.
Panduan tersebut diselaraskan dengan nomenklatur pembangunan daerah agar dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pengembangan ekonomi syariah ke dalam perencanaan pembangunan.
Saat ini, sebanyak 27 provinsi telah memasukkan pengembangan ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara itu, 23 provinsi telah mencantumkan indikator ekonomi syariah dalam RPJMD.
Dalam forum tersebut juga dilakukan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai bentuk komitmen memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan KNEKS.
Pengukuhan ini diharapkan dapat menyelaraskan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah dengan kebijakan strategis nasional serta potensi masing-masing wilayah.
Ke depan, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah akan terus dilakukan melalui perencanaan yang selaras, koordinasi terstruktur, serta pelaksanaan program yang terukur dan berkelanjutan.
Melalui implementasi kebijakan yang konsisten, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan mampu memperluas peluang usaha UMKM, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha produktif.
Sebagai informasi, ISEF 2026 berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, dengan menghadirkan berbagai informasi mengenai produk, layanan, dan peluang usaha di sektor ekonomi dan keuangan syariah.(*)
Discussion about this post