TARAKAN — Dewan Pengurus Besar Lembaga Budaya Melayu Kalimantan (LBMK) menerima audiensi Aliansi Organisasi Massa (Ormas) Kota Tarakan untuk membahas isu LGBT di Kota Tarakan, Senin (10/8/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya menyatakan sikap penolakan terhadap keberadaan LGBT di Kota Tarakan, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.
Sekretaris LBMK, H. Muhammad Saleh, mengatakan terdapat dua poin utama yang menjadi hasil pertemuan. Pertama, LBMK bersama Aliansi Ormas menyatakan penolakan terhadap LGBT di Kota Tarakan.
“Kesepakatan kami pertama adalah menolak dalam bentuk apa pun LGBT di Kota Tarakan. Kita menolak LGBT itu baik di pendidikan maupun di masyarakat,” ujar Muhammad Saleh.
Selanjutnya, LBMK dan Aliansi Ormas berencana mengajak organisasi kemasyarakatan lainnya di Kota Tarakan untuk membahas persoalan tersebut secara bersama-sama.
“Kita juga sepakat ingin mengajak semua organisasi yang ada di Tarakan ini untuk menolak LGBT,” katanya.
Poin kedua, kedua pihak sepakat menyusun langkah-langkah strategis yang disebut konstruktif. Langkah awal yang direncanakan yakni menyiapkan argumentasi untuk disampaikan kepada Wali Kota Tarakan sekaligus melaporkan hasil pertemuan tersebut.
LBMK dan Aliansi Ormas berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya, termasuk mempertimbangkan penerbitan regulasi terkait isu LGBT di Kota Tarakan.
“Pertama untuk menyiapkan argumen-argumen untuk menghadap Wali Kota dan akan melaporkan kegiatan kami ini kepada Wali Kota. Agar secepatnya, dengan kemampuan dan kewenangan Wali Kota Tarakan, untuk menerbitkan regulasi tentang pelarangan LGBT di Kota Tarakan,” ujar Saleh.
Selain itu, pihaknya akan mendorong pertemuan dengan DPRD Kota Tarakan melalui rapat dengar pendapat (RDP). Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas kemungkinan kebijakan pemerintah daerah terkait isu tersebut.
“Kita berharap dengan RDP dengan DPRD Kota Tarakan, DPRD Kota Tarakan berkenan mengeluarkan Perda Pembinaan LGBT Kota Tarakan,” katanya.
Saleh menambahkan, pembahasan mengenai isu LGBT diharapkan tidak berhenti pada pertemuan tersebut. LBMK berencana menjadikannya bagian dari agenda lembaga ke depan, termasuk menyosialisasikan sikap organisasi ke sejumlah wilayah di Kalimantan.
Dorong RDP dengan DPRD
Sementara itu, Ketua DPW FPI Kota Tarakan, Ahmad Irwan, mengatakan pihaknya mendorong agar RDP dengan DPRD Kota Tarakan segera digelar.
Menurut Ahmad Irwan, RDP diperlukan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas kemungkinan kebijakan pemerintah daerah terkait isu LGBT.
“Insyaallah, kami mengusulkan dalam rapat tadi bahwa RDP harus ada, wajib adanya RDP, karena itu sebagai bentuk kepastian hukum,” ujarnya.
Ahmad Irwan sebelumnya menyebut pihaknya telah melakukan aksi penyampaian aspirasi terkait penolakan terhadap LGBT. Aspirasi tersebut kemudian mendapat respons dari LBMK yang mengundang pihaknya untuk berdiskusi.
“Alhamdulillah, kami baru-baru ini sudah melakukan aksi untuk menyampaikan penolakan kami. Kemudian orang-orang tua kita dari LBMK merespons dan mengundang kami untuk mendukung kegiatan ini,” katanya.
Ia juga menyoroti informasi mengenai rencana pertandingan tinju yang menurutnya melibatkan transgender. Ahmad Irwan menilai kegiatan tersebut berpotensi memberikan ruang tampil bagi kelompok LGBT di hadapan publik.
“Kami mendapatkan informasi dalam waktu dekat akan diadakan pertandingan tinju antara transgender. Menurut kami, itu memberikan panggung lagi. Sementara kami sudah menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Ahmad Irwan mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi kepada tim terpadu yang telah dibentuk pemerintah daerah.
“Kami akan sampaikan bahwa jangan diberikan panggung kepada kaum LGBT. Ini juga akan kami sampaikan kepada tim terpadu,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya berharap penyampaian aspirasi terkait isu tersebut dilakukan melalui jalur yang tertib dan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas dengan melibatkan pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat.
Ahmad Irwan juga mengklaim komunitas LGBT di Tarakan telah terorganisasi dan aktivitasnya dapat terlihat dalam sejumlah kesempatan di ruang publik.
“Memang sudah ada komunitasnya. Kami mendapatkan informasi dari teman-teman wartawan. Namun, karena adanya gerakan seperti ini, mereka belum berani muncul secara terang-terangan,” ujarnya.
Ia menegaskan pihaknya akan terus menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang tersedia, termasuk melalui RDP dengan DPRD Kota Tarakan.
“Kami berharap dengan adanya langkah seperti ini, persoalan tersebut bisa dibahas secara serius dan tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” pungkasnya.(*)
Discussion about this post