Lima dari Sepuluh Anggota DPRD Kaltara “Berani” Dialog Bersama PWI Nunukan

DIALOG : Suasana dialog antara anggota DPRD Kaltara dengan PWI Nunukan yang digelar di Cafe Sayn, Rabu (17/9/2025) malam.

SB, NUNUKAN – Suasana hangat mewarnai pertemuan antara lima anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan di Cafe Sayn, Rabu (17/9/2025) malam.

Pertemuan ini dikemas dalam dialog publik bertema “Penguatan Peran Anggota DPRD Provinsi Kaltara Dapil IV Nunukan dalam Menjawab Aspirasi Masyarakat”, yang bertujuan membahas berbagai isu strategis di wilayah perbatasan.

Dari 10 anggota legislatif Kaltara ini hanya 5 orang yang “berani” hadir. Mereka terdiri dari, dua politisi dari PKS, H. Muhammad Nasir dan Ladullah, turut hadir bersama Tamara Moriska dari Hanura, Arming dari PDI-P, serta Rismanto dari Nasdem. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen untuk menjalin komunikasi yang baik dengan media dan masyarakat.

Febrianus Felis, atau yang akrab disapa Felix, selaku Wakil Ketua Bidang Cyber PWI Nunukan, bertindak sebagai moderator. Ia menjelaskan bahwa dialog ini mengulas belasan isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi sebagai lembaga pengawasan.

Gazalba Tahir, Dewan Penasehat (DP) PWI Nunukan, menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD melalui dialog dan tindakan nyata. Menurutnya, forum ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendengarkan langsung gagasan para wakil rakyat dari Nunukan di parlemen Kaltara.

Tamara Moriska, anggota DPRD Kaltara, menyampaikan bahwa komunikasi antara DPRD dan media perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja anggota parlemen, di mana peran media sangat krusial.

Beberapa isu penting perbatasan yang dibahas dalam dialog ini meliputi masalah kecelakaan laut yang sering melibatkan speedboat, penataan jalan lingkar di kawasan padat bangunan, serta masalah sektor rumput laut yang belum menemukan solusi yang memuaskan.

Terkait rumput laut, para legislator menjelaskan bahwa masalah utamanya adalah konflik antara nelayan budidaya dan nelayan yang menggunakan pukat, fluktuasi harga, serta tumpang tindih zona pelayaran. DPRD Kaltara menegaskan telah membahas hal ini dengan berbagai pihak terkait dan mendorong pengurangan penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak budidaya.

“Akan ada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) perikanan agar pengawasan bisa berjalan maksimal, sehingga kualitas rumput laut Nunukan dapat ditingkatkan,” tegas Nasir, menjawab salah satu persoalan yang dibahas.

Meskipun kegiatan DPRD saat ini masih terbatas karena menunggu pengesahan anggaran, para anggota dewan memastikan bahwa strategi kerja yang lebih terarah akan dimulai pada tahun 2026. Mereka juga menekankan bahwa kerjasama dengan wartawan akan menjadi kunci dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat perbatasan.

Dialog publik yang diselenggarakan oleh PWI Nunukan ini, meskipun hanya dihadiri oleh sebagian anggota DPRD Kaltara dari Dapil Nunukan, tetap mencerminkan komitmen untuk menjaga transparansi informasi. (dln)