SB, NUNUKAN – Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara tidak hanya Sebatik. Namun juga ada wilayah lain, seperti di Long Midang dan Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan. Ada juga di Serudung, Kecamatan Semanggaris dan Wilayah Kecamatan Lumbis. Namun, yang paling sering dikunjungi pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait hanya Pulau Sebatik. Hal ini tentu saja menjadi perhatian serius Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Donal SPd.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, kedua wilayah ini sama-sama Border Crossing Agreement (BCA) atau kesepakatan jalur lintas batas antara Indonesia dan Malaysia yang tujuannya untuk mempermudah mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi di perbatasan. Selanjutnya, Donal mengatakan, pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan tidak seharusnya terfokus pada satu titik saja. Tapi, harus mencakup seluruh wilayah yang berbatasan dengan negara lain.
Hal ini, kata dia, penting untuk memastikan keadilan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan menjaga kedaulatan negara. “Bagaimana anggaran pembangunan bisa masuk ke wilayah IV (Kecamatan Lumbis, Sembakung, Sebuku) jika jarang dikunjungi pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi di sana,” kesal wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) IV ini kepada suryaborneo.com saat ditemui di ruang kerjanya pagi tadi.
Menurut Donal, pemerintah belum sepenuhnya hadir menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan, masih banyak kecamatan yang terisolasi karena akses jalan belum tembus hingga hari ini.
“Tiga kecamatan di dapil saya, akses jalannya masih sangat memprihatinkan, setiap tahun banjir dan longsor, tapi belum ada respons konkret dari pemerintah,” ujar Donal.
Donal juga menyebut, pemerintah pusat dan provinsi seharusnya memberikan perhatian kepada daerah perbatasan karena wilayah tersebut merupakan garda terdepan negara. Sayangnya, menurut dia, kebijakan yang ada saat ini justru memperlihatkan adanya kesenjangan sosial.
“Kalau tidak turun langsung ke lapangan, bagaimana mau tahu kondisi riil? Data tidak bisa didapat dari belakang meja. Negara harus hadir langsung,” tegasnya.
Ia lalu menyoroti kurangnya kunjungan pejabat pemerintah pusat ke wilayah perbatasan, termasuk desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, seperti Keningau dan Sarawak. Kunjungan semacam itu, kata Donal, penting untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kalau wilayah strategis seperti perbatasan saja diabaikan, ini menunjukkan ada diskriminasi pembangunan. Pemerintah pusat itu jangan menggunakan kaca mata kuda melihat perbatasan ini. Bukan hanya Sebatik, tapi wilayah IV juga wilayah perbatasan. Lumbis dan Krayan itu juga berbatasan dengan Malasyia,” sesalnya.
Donal menambahkan, wilayah perbatasan memiliki potensi budaya dan sejarah yang kuat, termasuk keberadaan kerajaan dan nilai adat yang masih lestari. Potensi tersebut bisa dikembangkan jika mendapat dukungan infrastruktur yang memadai.
“Pemerintah jangan cuma fokus ke pembangunan ekonomi di pusat kota. Perbatasan juga punya kontribusi besar terhadap negara, apalagi dari aspek geopolitik dan keamanan,” ujarnya.
Ia pun meminta agar pemerintah segera mempercepat pembangunan jalan dan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Ketertinggalan harus segera diatasi agar masyarakat tidak termarginalkan. Donal mengaku prihatin karena aspirasi masyarakat perbatasan sering kali tidak sampai ke telinga pemerintah pusat. Padahal, warga perbatasan sangat berharap hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari mereka.
“Jangan tunggu masyarakat kecewa. Kita semua punya tanggungjawab menjaga keutuhan NKRI, termasuk dengan memuliakan wilayah perbatasan,” pungkasnya.
Sebagai wakil rakyat, Donal berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat perbatasan. Ia berharap pemerintah pusat dan provinsi segera mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini terpinggirkan. “Buka mata! Wilayah perbatasan bukan beban, tapi aset penting bangsa yang butuh perhatian serius.” tegas Donal. (dln)
Discussion about this post