SB, TARAKAN – Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, menegaskan empat usulan prioritas yang dinilai harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025. Ia menyebut, keempat usulan ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan program kerja kepala daerah.
“Usulan-usulan ini bukan hanya menyentuh kebutuhan teknis, tapi juga menyentuh aspek perlindungan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan fondasi literasi,” ujar Adyansa saat ditemui awak media, Kamis (14/7/2025).
Empat usulan tersebut mencakup kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari perlindungan terhadap bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga akses terhadap hak atas tanah. Berikut rinciannya:
Pertama, Adyansa menyoroti pentingnya pembangunan hydrant kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk. Ia menilai ini sebagai kebutuhan mendesak karena tingginya potensi risiko kebakaran dan terbatasnya akses mobil pemadam ke wilayah-wilayah sempit.
Kedua, ia mendorong agar program pelatihan tenaga kerja dirancang secara tepat guna dan sesuai kebutuhan industri di Tarakan. “Kita butuh pelatihan yang tidak sekadar formalitas. Harus tepat guna dan siap kerja, agar anak-anak muda kita bisa langsung diterima perusahaan,” katanya.
Ketiga, Adyansa mengusulkan pembangunan perpustakaan literasi modern sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang literat. “Di tengah gempuran globalisasi dan disrupsi digital, kita perlu menumbuhkan kembali minat baca generasi muda. Literasi adalah fondasi peradaban,” jelasnya.
Keempat, ia menyarankan agar pemerintah daerah menerapkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis APBD. Skema ini akan membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah dengan biaya yang lebih terjangkau karena sebagian ditanggung pemerintah.
“PTSL melalui APBD bisa membuka kesempatan lebih luas,” ujarnya.
Adyansa menekankan bahwa keempat program ini diharapkan tak hanya menjadi wacana belaka, namun benar-benar masuk dalam skala prioritas kebijakan fiskal pada APBD-P 2025.
“Ini bentuk nyata kita mendengar dan meneruskan suara masyarakat. Dan kami melihat, arah kebijakan ini sejalan dengan visi misi kepala daerah saat ini,” tutupnya. (sdq)
Discussion about this post