SB, NUNUKAN – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan pada Selasa, 23 Juli 2025 menjadi forum penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam merespon pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos. sebagai pimpinan di Pemkab Nunukan menyampaikan jawaban yang menekankan komitmen pemerintah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.
Jawaban ini tentu saja mencerminkan upaya Pemkab Nunukan untuk membangun sinergi positif dengan lembaga legislatif demi kemajuan Kabupaten Nunukan. Dalam jawabannya, Hermanus menyebut, Pemkab Nunukan menyambut baik kritik konstruktif dari berbagai fraksi sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.
Kritik yang disampaikan, kata dia, berfokus pada beberapa sektor krusial, antara lain pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, serapan anggaran, realisasi belanja modal, kualitas pekerjaan proyek, dan peningkatan IPM. Mengenai pelayanan kesehatan dan kualitas pendidikan yang disampaikan Fraksi Hanura, Pemkab Nunukan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Program-program di sektor ini akan dievaluasi dan ditingkatkan,” kata Hemanus.
Kemudian mengenai ketergantungan anggaran transfer dan realisasi belanja modal yang disampaikan Fraksi PKS, Pemkab Nunukan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan pelaksanaan belanja dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
“Perbaikan perencanaan program juga menjadi fokus utama untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun,” ungkapnya.
Sementara mengenai kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek yang menjadi fokus Fraksi Demokrat, dikatakan Hermanus, melakukan peningkatan koordinasi antara pengawas lapangan, penyedia jasa, dan dinas terkait akan diprioritaskan untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis. Lalu mengenai realisasi belanja yang belum maksimal yang disampaikan Fraksi NasDem, pemerintah mengakui adanya kendala dalam penyelesaian beberapa kegiatan dan akan memanfaatkan hasil efisiensi dari tender proyek untuk mendukung program prioritas.
Menyoal angka kemiskinan dan IPM yang menjadi sorotan Fraksi PDIP, Pemkab Nunukan menyiapkan langkah terpadu, termasuk pemutakhiran data kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan. Sementara mengenai optimalisasi perencanaan anggaran dan inovasi dari Fraksi Gerindra, Pemkab Nunukan akan memperkuat kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Hermanus juga menegaskan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Prioritas utama akan diberikan pada sektor layanan publik seperti infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dan bekerja sama dengan seluruh fraksi DPRD untuk mewujudkan sinergi yang konstruktif dalam pembangunan Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Komitmen untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di berbagai sektor, khususnya yang menyangkut pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, lanjut Hermanus, menjadi bukti nyata upaya pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Nunukan yang lebih baik.
“Kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dln)
Discussion about this post