SB, NUNUKAN – Fraksi NasDem DPRD Nunukan menegaskan bahwa ketidakhadiran mereka dalam Rapat Paripurna bukan karena persoalan Pokok Pikiran (Pokir), melainkan demi memperjuangkan keadilan alokasi anggaran di Kabupaten Nunukan. Mereka menilai, distribusi anggaran yang timpang berpotensi memicu kecemburuan sosial dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Muhammad Mansur, anggota Fraksi NasDem, mengungkapkan bahwa Kecamatan Krayan hanya mendapat alokasi sekitar Rp29 miliar, sementara Kabudaya sekitar Rp5 miliar. Menurutnya, hal ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi persoalan moral.
“Ini persoalan moral, bukan persoalan pokir. Jika kebijakan tidak merata, pembuat kebijakan harus siap bertanggung jawab,” tegas Mansur.
Andi Fajrul Syam, SH, menambahkan bahwa pihaknya baru saja mengikuti Rapat Kerja Nasional dan ingin memastikan pembagian anggaran di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai kebutuhan riil. “Jika ada kebutuhan mendesak di Dapil 4, maka anggaran seharusnya diprioritaskan ke sana,” ujarnya.
Andi kembali menegaskan, “Ini bukan soal Pokir, tapi soal memastikan anggaran tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan.”
Sebelum rapat dilanjutkan, Mansur juga mengingatkan bahwa kebutuhan mendesak di Dapil 4 mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Ia bahkan menyebut ada warga yang berencana keluar dari NKRI karena merasa diabaikan pemerintah pusat maupun daerah.
Fraksi NasDem yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Nunukan mengajak seluruh anggota dewan menjaga marwah DPRD sebagai lembaga kolektif-kolegial. Mereka mendorong kerja sama dan menghapus tuduhan tidak berdasar demi terwujudnya pembangunan yang adil di seluruh wilayah Nunukan. (dln)
Discussion about this post