TARAKAN – Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) DPD I Kalimantan Utara menggelar dialog terbuka bertajuk “Menakar Pilkada: Kedaulatan Rakyat dan Integritas Representasi dalam Demokrasi Lokal”, Sabtu (31/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Lotus Panaya Hotel dan dihadiri berbagai elemen pemuda, akademisi, politisi, serta perwakilan partai politik.
Dialog ini menghadirkan empat narasumber, yakni Ketua GPN DPD I Kalimantan Utara Rahmat Nur, S.E., M.H., politisi H. Erick Hendrawan, akademisi Dr. Nurasikin, S.HI., M.H., serta Frans Jerey selaku Koordinator Bidang Politik DPD KNPI Provinsi Kalimantan Utara.
Akademisi Dr. Nurasikin dalam pemaparannya mengapresiasi pelaksanaan dialog yang digagas GPN. Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki akses informasi yang memadai terkait dinamika Pilkada, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.
“Saya mengapresiasi kegiatan GPN hari ini. Informasi terkait Pilkada, terutama wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya. Dengan adanya forum ini, informasi awal bisa tersampaikan kepada masyarakat, termasuk mahasiswa dan ibu-ibu yang hadir,” ujarnya.
Terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Dr. Nurasikin menyampaikan pandangannya sebagai masyarakat sekaligus akademisi. Ia menilai mekanisme tersebut memiliki sejumlah kelemahan dan dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan demokrasi.
“Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, menurut saya itu kurang fair. Tidak mungkin suara ratusan ribu masyarakat Kalimantan Utara hanya diwakili oleh sekitar 35 anggota DPRD. Meski mereka adalah representasi rakyat, tetap saja tidak sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat di bawah,” tegasnya.
Ia juga berharap dialog semacam ini menjadi peringatan dini bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih waspada dan siap menyusun langkah ke depan apabila kebijakan Pilkada melalui DPRD benar-benar diterapkan.
Sementara itu, Ketua GPN DPD I Kalimantan Utara Rahmat Nur, S.E., M.H. menegaskan komitmen organisasinya untuk terus menggelar diskusi dan dialog publik yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu.
“GPN tetap konsisten mengangkat isu-isu demokrasi. Kali ini kami fokus pada isu pemilihan lokal karena muncul wacana Pilkada kembali dipilih melalui DPRD. Kami ingin menghimpun pandangan, khususnya dari kalangan pemuda, partai politik, dan tokoh masyarakat,” jelasnya.
Rahmat Nur menambahkan, tujuan utama dialog ini adalah mendorong kaum muda agar tidak bersikap apatis terhadap dinamika demokrasi. Ia menilai, berdasarkan hasil diskusi dan pertanyaan peserta, mayoritas pemuda masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Harapannya, pemuda mau berpikir bersama, menyuarakan sikap, dan memahami apa yang sedang dan akan kita hadapi. Dari dialog hari ini terlihat bahwa keinginan pemuda masih kuat pada pemilu langsung, di mana rakyat menjadi pemegang mandat tertinggi,” pungkasnya.
Dialog terbuka ini diharapkan dapat memperluas wawasan publik serta menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif dalam menjaga kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi lokal di Kalimantan Utara.(****)
Discussion about this post