Pegiat Medsos Jelaskan Perbedaan Definisi Kritik LSM dengan Nyinyir DPR RI

Kalimantan Utara- Pegiat media sosial,  Syafaruddin Thalib (ST) mengapresiasi langkah Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum yang responsif menyambut tawaran investor untuk membangun jaringan kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurutnya, pemimpin harus punya mimpi besar, yang tentunya harus ditindaklanjuti dengan aksi.

“Pemimpin harus punya mimpi. Kalau bermimpi saja tidak mau, lalu bagaimana melakukan hal-hal yang besar?” ujarnya.

ST justru heran jika mimpi besar seorang Gubernur untuk pembangunan yang bermuara pada kepentingan aksesibilitas rakyatnya, tidak didukung, tapi malah dicemooh dalam postingan yang menyebut Kaltara, dimana baru-baru ini Gubernur menyambut tawaran investor untuk investasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis tanpa menggunakan beban anggaran pemerintah. Maka tidak lain postingan itu mengarah pada pendiskreditan pada niat baik Gubernur.

“Jadi konteksnya bukan pemerintah lebih memprioritaskan rencana pembangunan jaringan rel kereta api di Bumi Benuanta, melainkan ada investor yang ingin membangun infrastruktur strategis. Sehingga harusnya ini disupport, bukan dinyinyirin. Sudah nyinyir, nggak nyambung lagi!” ketusnya.

ST merasa kecewa lantaran postingan tersebut berasal dari seorang DPR RI yang diharapkan mestinya mendukung dan mengedukasi, tapi Ia menilai justru sebaliknya.

“LSM aja kalau mengkritik, itu pakai data, analitik, pakai pembanding, dan cara penyampaiannya elegan. Tapi saya bisa bersyukur, karena ada hikmah di balik nyinyirnya. Saya jadi bisa membedakan antara mulut LSM dengan mulut oknum DPR, saya bisa tahu perbedaan antara kritik dan nyinyir. Bedanya, kalau LSM itu mengkritik, sedangkan oknum DPR dimaksud itu nyinyir,” kata ST.

ST juga menegaskan agar oknum DPR RI tersebut lebih baik koreksi diri daripada sibuk menjadi pribadi yang kekanak-kanakan.

“Sebenarnya yang harusnya dikoreksi itu, ada pemimpin yang tidak jelas apa kerjanya? Tidak jelas apa yang dilakukannya? Tiba tiba mengklaim keberhasilan pembangunan sebagai hasil perjuangannya. Padahal upaya ini sudah ada yang memperjuangkannya dari nol,” tutur ST.

ST menjelaskan, langkah yang dilakukan Gubernur Kaltara untuk mengupayakan jaringan kereta api, semestinya didukung semua pihak. Karena pembangunan ini, tentu akan menjadi akses ekonomi bagi warga di Kaltara.

“Langkah Gubernur sudah tepat, begitu ada tawaran dari investor, kemudian ini sejalan dengan rencana pembangunan di daerah, hal itu pun langsung ditindaklanjutinya. Artinya ada mimpi besar, ada upaya yang dilakukan mulai dari nol,” ujarnya.

Lanjut ST menjelaskan, upaya dari nol untuk memperjuangkan jaringan kereta api, merupakan bentuk keseriusan Gubernur membangun daerah. Meskipun harus disadari, upaya pembangunan dimaksud tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun terlepas butuh waktu lama, tapi subtansinya Gubernur sudah memulai. Tidak ada langkah selanjutnya jika langkah pertama tidak dimulai.

“Kalau hanya untuk kepentingam politik, pasti Pak Zainal akan berfikir, untuk apa saya memperjuangkan ini? Toh nanti selesainya juga belum tentu ketika beliau masih menjabat. Tapi ini kan memang untuk kepentingan rakyat,” ucap ST.

ST menjelaskan, bukan hanya pembangunan jaringan kereta api, Gubernur juga telah berupaya maksimal untuk meminta anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun akses jalan yang menghubungkan Malinau dan Krayan.

“Jadi jangan juga seolah-olah, Pak Gubernur kok memperjuangkan jaringan kereta api yang biayanya fantastis, sementara yang nyata-nyata akses jalan rusak malah tidak diperjuangkan? Kan konsepnya tidak begitu. Beliau juga sembari berjuang untuk jalan Krayan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur menerima audiensi PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA) yang menawarkan investasi pembangunan jaringan kereta api.

Dipimpin Direktur Utama, Rully Noviandar, perusahaan tersebut memaparkan rencana pembangunan jaringan kereta api dengan nilai investasi mencapai Rp20–25 triliun. Menariknya, seluruh pembiayaan akan ditanggung investor, tanpa melibatkan anggaran pemerintah.

Tak hanya itu, proyek tersebut diproyeksikan membuka sekitar 2.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal.(*)