TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Utara mencatat inflasi Provinsi Kalimantan Utara pada September 2026 sebesar 0,37 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,23 persen.
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Kalimantan Utara pada September 2026 mencapai 2,56 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Kepala Perwakilan BI Kaltara, Agus Taufik, mengatakan inflasi September 2026 mayoritas didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah cabai rawit sebesar 0,30 persen, disusul telur ayam ras 0,04 persen, daging ayam ras 0,02 persen, jagung manis 0,01 persen, dan cabai merah 0,01 persen.
Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi berkurangnya pasokan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan akibat kekeringan serta kemarau berkepanjangan yang menekan produktivitas tanaman cabai. Sementara itu, kenaikan harga telur dan daging ayam ras dipengaruhi peningkatan harga di tingkat distributor serta pasokan dari luar daerah, terutama Sulawesi dan Berau.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh kelompok transportasi, khususnya tarif angkutan udara yang memberikan andil deflasi sebesar 0,03 persen. Lemahnya permintaan penerbangan di Kalimantan Utara akibat minimnya momentum libur panjang menjadi salah satu faktor penurunan tarif, meskipun harga avtur masih tinggi.
Deflasi juga terjadi pada sejumlah komoditas hortikultura, seperti sawi hijau dan bayam yang masing-masing memberikan andil sebesar minus 0,02 persen, serta kacang panjang sebesar minus 0,01 persen. Penurunan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya pasokan seiring petani lokal memasuki masa panen.
BI menilai inflasi Kaltara masih terjaga di tengah berbagai risiko, mulai dari tekanan global terhadap pasokan komoditas, anomali cuaca yang memicu kekeringan dan karhutla, peningkatan permintaan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga potensi penyesuaian tarif energi dan transportasi.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara terus memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya optimalisasi pasar murah melalui 225 kegiatan di wilayah Kaltara, penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dengan penggunaan irigasi tetes pada komoditas cabai merah, penyediaan sarana pendukung peningkatan produktivitas, serta penguatan komunikasi melalui High Level Meeting, diversifikasi produk olahan, dan inspeksi mendadak pasar.
Sepanjang 2026, KPw BI Kaltara juga mendorong program Fasilitasi Distribusi Pangan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, salah satunya program Mini Distribution Center (MDC)–Kios Tarakan Hibot sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan.
Upaya pengendalian inflasi tersebut turut mengantarkan TPID Kota Tarakan meraih TPID Award 2026 sebagai TPID Kota/Kabupaten Berkinerja Terbaik Wilayah Kalimantan. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas konsistensi dan sinergi TPID Kota Tarakan dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan melalui program BELIMPUN TAKA TAGAS (Bersatu Padu Menguatkan Ketahanan dan Stabilitas Harga Pangan di Kota Tarakan).
Di sektor perbankan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Kalimantan Utara pada Agustus 2026 mengalami kontraksi sebesar 9,06 persen secara tahunan. Kondisi tersebut sejalan dengan kontraksi pada komponen giro sebesar 23,39 persen dan deposito sebesar 22,02 persen. Sementara komponen tabungan masih tumbuh sebesar 3,95 persen.
Berbeda dengan DPK, penyaluran kredit dan pembiayaan pada Agustus 2026 tetap tumbuh kuat, yakni sebesar 54,12 persen secara tahunan. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan terjadi pada seluruh kategori kredit, yakni Kredit Modal Kerja sebesar 43,43 persen, Kredit Investasi 86,75 persen, dan Kredit Konsumsi 3,66 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, sektor industri pengolahan mendominasi penyaluran kredit dengan pangsa 44 persen dan pertumbuhan mencapai 153,28 persen. Selanjutnya, sektor rumah tangga memiliki pangsa 15,90 persen dengan pertumbuhan sebesar 3,62 persen.
Kualitas kredit juga masih terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 0,70 persen secara gross, jauh di bawah batas atau threshold NPL sebesar 5 persen.
Namun, penyaluran kredit kepada sektor UMKM masih menghadapi tantangan. Pada Agustus 2026, kredit UMKM terkontraksi 1,46 persen secara tahunan dengan total outstanding mencapai Rp5,47 triliun.
Pangsa kredit UMKM tercatat sebesar 11,91 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 11,74 persen. Di sisi lain, kualitas kredit UMKM perlu menjadi perhatian karena NPL tercatat sebesar 7,12 persen.
BI Kaltara akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong penyaluran pembiayaan yang produktif bagi dunia usaha, khususnya sektor UMKM.(*)
Discussion about this post