NUNUKAN – Masyarakat Kabupaten Nunukan mengharapkan ketersediaan pupuk produksi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan petani. Harapan tersebut muncul karena selama ini pupuk yang beredar di wilayah perbatasan tersebut disebut-sebut didominasi pupuk yang diduga palsu atau pupuk asal Malaysia.
Kondisi ini menjadi perhatian dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Regulasi dan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi bersama Komisi IV DPR RI yang digelar di Kabupaten Nunukan, Rabu (14/10/2026).
Masyarakat berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap peredaran pupuk, sekaligus memastikan ketersediaan pupuk resmi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan petani. Kehadiran pupuk produksi dalam negeri dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada petani dalam memperoleh sarana produksi pertanian.
Selain itu, pengawasan distribusi pupuk di wilayah perbatasan perlu ditingkatkan agar petani tidak dirugikan akibat peredaran pupuk yang tidak jelas asal-usul maupun kualitasnya.
Kegiatan bimtek tersebut dihadiri Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hasan Saleh bersama Komisi IV DPR RI. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman mengenai regulasi dan tata kelola pupuk bersubsidi semakin meningkat, sehingga penyalurannya dapat berjalan lebih tepat sasaran dan kebutuhan petani di Kabupaten Nunukan dapat terpenuhi.(*)
Discussion about this post