TARAKAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan berupaya mencari solusi atas persoalan partisipasi orang tua melalui komite sekolah, khususnya terkait pendanaan kebutuhan sekolah negeri.
Kepala Disdik Tarakan, Endah Sarastiningsih, S.Pd., M.Pd., mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi yang turut melibatkan Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, sekolah negeri memiliki keterbatasan dalam penggunaan dana pendidikan karena harus mengikuti ketentuan regulasi. Sementara itu, kebutuhan operasional dan fasilitas sekolah tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui anggaran pemerintah.
Dalam kondisi tersebut, komite sekolah terkadang berinisiatif membantu memenuhi kebutuhan sekolah. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku, termasuk tidak menetapkan besaran maupun batas waktu pembayaran sumbangan.
“Komite membantu sekolah, tetapi komite tidak menetapkan besaran dana maupun jumlah waktu. Semua harus sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Endah mengungkapkan, persoalan muncul ketika terdapat masyarakat atau orang tua yang melaporkan praktik tersebut kepada Ombudsman. Meski mekanisme di sekolah dan komite telah dijalankan, laporan yang memenuhi persyaratan tetap harus ditindaklanjuti.
Bahkan, dalam beberapa kasus, dana yang telah diberikan sebagai sumbangan harus dikembalikan kepada orang tua. Padahal, pemberian tersebut sebelumnya dilakukan atas dasar keinginan untuk membantu sekolah.
Karena itu, Disdik berharap adanya kesamaan persepsi antara sekolah, komite, dan masyarakat mengenai mekanisme partisipasi dalam mendukung kebutuhan pendidikan.
Ia juga menegaskan, orang tua yang tidak mampu berpartisipasi secara finansial tidak boleh merasa terbebani. Sebab, pemerintah memiliki sejumlah mekanisme bantuan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.













Discussion about this post