Anak PMI di Sabah Terancam Putus Sekolah, Nunukan Desak Pemerintah Pusat Prioritaskan Sekolah Rakyat

SB, NUNUKAN – Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang, menyuarakan keprihatinannya terkait kondisi pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dulunya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah, Malaysia.

Dalam sela Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Robby mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan program Sekolah Rakyat di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan.

Dalam diskusi bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Robby menyoroti bahwa banyak anak BMI di Sabah terancam putus sekolah karena status orang tua mereka sebagai pekerja informal atau ilegal. Akibatnya, mereka tidak dapat mengakses layanan pendidikan di Malaysia.

“Program Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak Indonesia di wilayah perbatasan yang tidak dapat mengakses pendidikan akibat status orang tuanya sebagai pekerja informal atau ilegal di Sabah,” ujarnya, menekankan urgensi masalah ini.

Robby menjelaskan, kebutuhan pendidikan mendasar bagi anak-anak PMI di Sabah adalah permasalahan nyata yang harus segera ditangani. Ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus mampu menjangkau mereka melalui dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, Robby juga mengusulkan agar rencana aksi Sekolah Rakyat menitikberatkan pada anak-anak yang orang tuanya bekerja di sektor perkebunan, baik di luar negeri maupun di dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

Menurutnya, banyak keluarga pekerja perkebunan tinggal di wilayah terpencil dan jauh dari akses pendidikan formal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekjen Kemensos RI Robben Rico berjanji akan menindaklanjutinya dan berupaya meninjau langsung kondisi di lapangan. Ia juga meminta Pemkab Nunukan untuk segera menyampaikan data dan dukungan resmi kepada Menteri Sosial sebagai langkah awal kajian program.

“Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, kami berharap pendidikan bagi anak-anak Indonesia di perbatasan dapat tercapai secara merata dan berkualitas,” pungkas Robby, berharap adanya solusi konkret untuk masalah ini. (dln)