SB, NUNUKAN – Di tengah dinamika pembangunan nasional, Kabupaten Nunukan, yang menjadi beranda terdepan Indonesia di perbatasan dengan Malaysia, kembali menunjukkan performa gemilang.
Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan merilis data mengejutkan yang menandai penurunan angka kemiskinan ke titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir pada Maret 2025, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi.
Kepala Kantor BPS Nunukan, Iskandar Ahmaddien, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (25/9/2025), mengumumkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan kini berada di angka 5,27 persen. Angka ini tidak hanya lebih rendah 0,46 persen poin dari Maret 2024, tetapi juga turun 0,26 persen poin dibandingkan Maret 2023. Secara agregat, jumlah penduduk miskin di Nunukan tercatat sebanyak 11,81 ribu orang, menyusut 0,20 ribu orang dari tahun sebelumnya dan 0,07 ribu orang dari dua tahun lalu.
“Ini adalah cerminan dari upaya kolektif dan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Iskandar, menyoroti keberhasilan daerah yang secara geografis menantang ini.
Penurunan ini merupakan puncak dari tren jangka panjang yang fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan positif. Sejak 2015, di mana angka kemiskinan Nunukan tercatat 8,69 persen, daerah ini telah berjuang keras dan berhasil menekan angka tersebut hingga 5,27 persen di 2025, sebuah penurunan signifikan sebesar 3,42 poin persentase.
Berbagai intervensi pemerintah daerah disebut sebagai kunci sukses. Bantuan kepada sektor pertanian, program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang vital bagi konektivitas dan harga barang, serta kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,5 persen, telah memberikan dorongan signifikan bagi daya beli masyarakat. Tak ketinggalan, kebijakan potongan harga listrik sebesar 50 persen dari PLN di awal 2025 turut meringankan beban rumah tangga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Diungkapkan, garis kemiskinan di Nunukan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 621.290 per kapita per bulan, naik dari Rp 597.431 pada Maret 2024 dan Rp 556.342 pada Maret 2023. Kenaikan garis kemiskinan ini mengindikasikan adanya peningkatan standar kebutuhan dasar yang layak di Nunukan.
Namun, di balik kabar baik ini, BPS juga mencatat peningkatan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks P1 Nunukan pada 2025 mencapai 1,26 (naik dari 0,82 di 2024), sementara Indeks P2 berada di angka 0,55 (naik dari 0,23 di 2024). Peningkatan kedua indeks ini menjadi pengingat bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, tantangan distribusi kesejahteraan dan upaya mengangkat mereka yang paling rentan dari jurang kemiskinan masih memerlukan strategi yang lebih terfokus dan berkelanjutan.
“Capaian ini menunjukkan arah yang positif dalam pembangunan sosial ekonomi. Namun, upaya tidak boleh berhenti. Perhatian khusus terhadap kelompok miskin kronis, penguatan akses layanan dasar, serta pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan harus terus menjadi prioritas,” tegas Iskandar, menggarisbawahi komitmen untuk kesejahteraan yang lebih inklusif di Nunukan. (dln)
Discussion about this post