Hutan Lindung Terancam Perluasan Pemukiman, KPH Tarakan Tegaskan Akan Bertindak

SB, TARAKAN – Pembangunan pemukiman warga di Kota Tarakan saat ini terus meningkat seiring kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Namun beberapa pembangunannya berindikasi mengancam kelestarian hutan lindung.

Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tarakan, Ridwanto Suma menyatakan keprihatinan atas adanya indikasi perluasan pemukiman di kawasan hutan lindung tersebut.

Asrin R. Saleh Tinjau Hasil Perbaikan Jembatan di Tanjung Pasir

Hasan Saleh Serahkan Bantuan Alsintan dan Kandang Ayam Petelur kepada Masyarakat Juata Laut

Hasan Saleh Soroti Ketimpangan Manfaat Hutan, Minta Regulasi Berpihak pada Masyarakat Kaltara

Untuk mengatasi permasalahan ini, KPH Tarakan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus RT, Lurah, tokoh agama, serta aparat penegak hukum (Kepolisian dan TNI).

Suma menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

“Kami akan robohkan bangunan yang telah berdiri sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Suma.

Meskipun berdasarkan pantauan citra satelit tahun 2024 belum terlihat adanya perluasan yang signifikan, KPH Tarakan tetap akan melakukan pengawasan secara intensif.

Selain itu, KPH Tarakan menekankan pentingnya kerjasama dengan seluruh pihak untuk menjaga kelestarian hutan lindung.

“KPH tidak berdiri sendiri dalam penanganan kasus ini. Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak,” jelasnya.

Solusi menyeluruh dan berkelanjutan dari KPH Tarakan, juga sedang menyiapkan solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution).

Salah satu langkah yang akan diambil, yakni dengan melibatkan tokoh agama. Mengingat dalam pembangunan pemukiman terdapat juga pembangunan sarana tempat ibadah.

“Kami akan berkoordinasi dengan tokoh agama untuk mencari solusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terang Suma.

Disamping itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan hutan lindung memang menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi KPH Tarakan.

Akan tetapi pihaknya berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Kementerian Kehutanan.

“Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan langkah-langkah yang tegas, diharapkan permasalahan perluasan pemukiman di Hutan Lindung Tarakan dapat segera teratasi dan kelestarian hutan dapat terjaga,” tukasnya. (OC/HN)