TARAKAN– Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan pada Semester I 2026 menunjukkan tren positif. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, realisasi PAD Kota Tarakan justru tumbuh 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Agus Taufik, saat memberikan sambutan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tarakan Semester I Tahun 2026.
Agus mengatakan, pertumbuhan tersebut menjadi sinyal positif bahwa Pemerintah Kota Tarakan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah meski menghadapi tantangan fiskal.
“Kalau kita melihat perkembangan PAD pada Semester I 2026, tadi sudah banyak disampaikan oleh Kepala BPKPAD, Pak Amirullah, bahwa kinerja pendapatan daerah Kota Tarakan terus mengalami tren pertumbuhan yang positif. Realisasi PAD tumbuh 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama didorong oleh peningkatan realisasi pajak daerah yang tumbuh 17,48 persen dan retribusi daerah sebesar 14,11 persen,” ujar Agus.
Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi karena diperoleh saat hampir seluruh pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Ini tentunya indikasi yang baik di tengah efisiensi anggaran yang dialami oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kota Tarakan terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah,” katanya.
Meski demikian, Agus mengungkapkan dari sisi belanja daerah terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan realisasi belanja mengalami kontraksi sebesar 3,23 persen. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya belanja modal yang mencapai 65,20 persen, sementara belanja operasi relatif stabil dengan penurunan terbatas sebesar 1,87 persen.
“Kalau realisasi belanja mengalami kontraksi 3,23 persen, terutama dipengaruhi oleh penurunan belanja modal sebesar 65,20 persen, sementara belanja operasi relatif stabil dengan penurunan yang terbatas yakni 1,87 persen,” ungkapnya.
Kendati demikian, Agus menilai kondisi fiskal Pemerintah Kota Tarakan masih cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal Kota Tarakan masih baik di tengah berbagai dinamika dan tantangan. Tidak mudah bagi pemimpin daerah dalam kondisi saat ini untuk mengelola fiskal semaksimal mungkin di tengah tuntutan pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami tantangan,” ujarnya.
Ia optimistis berbagai tantangan tersebut dapat dihadapi melalui inovasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Tapi dengan berbagai inovasi, kolaborasi, sinergi yang baik, kami pikir kita bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang lain sehingga kemandirian fiskal semakin ke depan semakin meningkat,” katanya.
Selain memaparkan kondisi fiskal daerah, Agus juga menyoroti perubahan pola pembayaran pajak dan retribusi daerah yang kini semakin didominasi transaksi non tunai.
Menurutnya, hal itu menjadi indikator keberhasilan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kota Tarakan.
“Kalau kita melihat komposisi kanal pembayaran, transaksi non tunai telah menjadi metode pembayaran utama di Kota Tarakan. Ini kami pikir menjadi salah satu indikator yang baik sejalan dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, di mana Kota Tarakan berada pada level tertinggi atau level digital,” jelasnya.
Agus menilai pencapaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital yang telah mampu difasilitasi pemerintah daerah.
“Ada kebutuhan dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah bisa menyediakan. Kita lihat misalnya pengguna kanal internet banking, mobile banking dan SMS banking mendominasi kurang lebih 91,50 persen transaksi pajak daerah dan 75,37 persen transaksi retribusi daerah,” ujarnya.
Ia menyebut tingginya penggunaan transaksi digital tidak lepas dari semakin besarnya jumlah masyarakat yang akrab dengan teknologi, khususnya generasi muda.
“Hal ini mencerminkan semakin kuatnya adopsi pembayaran digital oleh masyarakat. Saya pikir di Kota Tarakan semakin banyak generasi milenial dan generasi Z yang sangat melek dengan instrumen-instrumen digital termasuk pada sistem pembayaran,” katanya.
Agus menjelaskan, pada sektor pajak daerah seluruh jenis penerimaan pajak kini telah dapat dilakukan melalui kanal pembayaran non tunai.
“Di sisi pajak daerah, implementasi elektronifikasi dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Seluruh penerimaan pajak telah dilakukan melalui kanal non tunai atau 100 persen dengan kontribusi terbesar berasal dari internet, mobile dan SMS banking,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan.
“Sementara QRIS masih perlu ditingkatkan dengan kontribusi saat ini sebesar 2,19 persen. Sama-sama digital, internet, mobile dan SMS banking juga digital, QRIS juga digital. Tetapi sekarang kita sedang mendorong bagaimana optimalisasi kanal pembayaran melalui QRIS terus ditingkatkan termasuk pada aspek pendapatan yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah,” tuturnya.
Hal serupa juga berlaku pada sektor retribusi daerah. Menurut Agus, penggunaan kanal digital memang telah mendominasi, namun sebagian transaksi masih dilakukan secara tunai sehingga peluang pengembangan masih terbuka lebar.
“Sementara itu pada retribusi daerah masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan digitalisasi pembayaran. Meskipun kanal digital telah mendominasi melalui internet, mobile dan SMS banking sebesar 75,37 persen serta QRIS telah berkontribusi 14,73 persen, selebihnya masih dilakukan melalui kanal konvensional atau tunai,” ujarnya.
Ia berharap seluruh anggota TP2DD dapat terus memperluas penggunaan QRIS karena dinilai lebih inklusif dan dapat digunakan lintas penyedia jasa pembayaran.
“Hal ini menjadi peluang bagi kita semua di TP2DD untuk terus memperluas penggunaan kanal pembayaran digital, khususnya QRIS yang menawarkan integrasi yang mudah untuk layanan retribusi daerah. Kalau internet banking atau mobile banking hanya bisa dilakukan melalui kanal bank yang bersangkutan, tetapi dengan QRIS masyarakat bisa membayar melalui bank maupun nonbank, seperti GoPay, OVO, DANA dan kanal pembayaran digital lainnya,” pungkas Agus.
Discussion about this post