Ketua DPRD Kaltara Serukan Efisiensi Sebagai Kewajiban Prioritas

SB, TARAKAN – Dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk menerapkan efisiensi anggaran di berbagai sektor pemerintahan.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menyatakan bahwa efisiensi anggaran saat ini bukan lagi sekadar opsi, melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan demi optimalisasi penggunaan dana publik.

“Efisiensi itu wajib. Tidak lagi bersifat anjuran semata, tapi menjadi keharusan yang harus kita jalankan,” katanya.

Achmad Djufrie menjelaskan, salah satu bentuk konkret efisiensi yang mulai diterapkan adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek) di luar lingkungan kantor. Meski begitu, kegiatan yang telah terjadwal sebelumnya, seperti rapat kerja panitia khusus (pansus) di Tarakan Plaza, tetap akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal.

Walaupun pemerintah pusat mengusulkan pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, DPRD Kaltara berusaha mengadvokasi agar pemangkasan tersebut dilakukan secara lebih moderat.

“Kami usulkan agar pemangkasan hanya berkisar pada 20-30 persen saja,” ucap Achamd Djufrie.

Lebih lanjut, Achmad Djufrie menekankan pentingnya menjaga kegiatan rutin seperti reses dan sosialisasi peraturan daerah (SOSPER) agar tetap berjalan sebagaimana mestinya, mengingat keduanya memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Reses dijadwalkan berlangsung empat kali dalam setahun, sementara SOSPER dilakukan setiap bulan.

“Kegiatan ini tidak boleh dikurangi karena merupakan wadah utama untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Achmad Djufrie menyadari adanya tantangan khusus dalam menggandeng partisipasi masyarakat selama kegiatan reses. Salah satunya adalah minimnya dukungan transportasi bagi peserta, yang sering kali menjadi alasan rendahnya tingkat kehadiran.

“Sekarang masyarakat sudah lebih kritis. Kalau tidak ada fasilitas transportasi, mereka enggan datang,” pungkasnya.

“Kami berharap agar kebijakan efisiensi dapat diimbangi dengan fleksibilitas untuk hal-hal yang bersifat urgensial dan berdampak langsung terhadap pelayanan kepada warga,” tutupnya. (SB)