TARAKAN – Penyaluran kredit investasi perbankan di Kalimantan Utara (Kaltara) tumbuh signifikan hingga sekitar 91 persen. Pertumbuhan tersebut dinilai menjadi sinyal positif semakin optimalnya peran perbankan dalam mendukung pembangunan dan aktivitas ekonomi di daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan pertumbuhan kredit investasi menunjukkan fungsi intermediasi perbankan mulai berjalan semakin optimal.
“Secara umum, terutama kredit investasi yang tumbuh 91 persen. Artinya ini bagus, karena dalam konteks peran intermediasi untuk mendorong pembangunan di daerah juga sudah semakin optimum,” ujar Agus Taufik.
Selain kredit investasi, aset perbankan di Kaltara juga mengalami pertumbuhan sekitar 17 persen. Di tengah ekspansi tersebut, kualitas kredit masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) sebesar 0,65 persen.
Menurut Agus, angka NPL tersebut menunjukkan kualitas penyaluran kredit di Kaltara masih berada pada level rendah dan relatif baik dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan.
Sementara itu, dari sisi sistem pembayaran, digitalisasi transaksi di Kaltara terus menunjukkan perkembangan. Salah satunya terlihat dari semakin luasnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di masyarakat.
Agus menyebut jumlah pengguna QRIS di Kaltara saat ini telah mencapai sekitar 140 ribu pengguna, dengan pertumbuhan sekitar 18 persen. Meski demikian, angka tersebut dinilai masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk memperluas penggunaan pembayaran digital.
“Jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Utara sekitar 140 ribu. Artinya masih ada peluang atau room untuk kita menambah jumlah pengguna baru QRIS di Kaltara,” katanya.
Pertumbuhan juga tercatat dari sisi merchant. Saat ini sekitar 125 ribu merchant di Kaltara telah menggunakan QRIS sebagai salah satu kanal pembayaran. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi telah meluas ke berbagai aktivitas usaha masyarakat.
Dari sisi transaksi, penggunaan QRIS juga menunjukkan peningkatan. Tercatat sekitar 6,66 juta transaksi QRIS telah dilakukan di Kaltara.
Agus menilai tingginya volume transaksi tersebut mencerminkan semakin kuatnya akseptasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.
“Akseptasi digital di Kaltara semakin ke sini semakin meningkat, baik dari sisi masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan sebagainya,” jelasnya.
Perkembangan tersebut juga berjalan seiring dengan upaya pemerintah daerah mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi transaksi pemerintah mencakup pembayaran pajak, retribusi, serta berbagai transaksi pemerintah daerah lainnya.
Agus mengatakan digitalisasi pembayaran pada akhirnya harus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan layanan yang telah terdigitalisasi, masyarakat tidak perlu lagi datang dan mengantre secara langsung untuk melakukan pembayaran.
“Logikanya, orang bayar pajak, orang bayar retribusi harus dipermudah. Jangan sampai harus antre. Digitalisasi itu sebenarnya ke sana, dalam kaitannya transaksi pemerintah daerah, orang bayar pajak, bayar retribusi, bayar apa pun harus dipermudah,” tuturnya.
Ia menambahkan, transformasi digital di sektor pembayaran diharapkan terus berkembang. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan transaksi secara lebih mudah, cepat, dan efisien melalui sistem pembayaran yang semakin terdigitalisasi.(*)
Discussion about this post