SB, TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berada di ambang babak baru pembangunan ekonomi. Hal ini ditandai dengan selesainya tahap substansial pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang krusial, yakni, Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Raperda Penanaman Modal.
Usai menjalani fasilitasi dua hari di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 16-17 Juli 2025, Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kaltara, kini memasuki tahap akhir penyelesaian sebelum kedua Raperda tersebut disahkan.
“Secara substansi, pembahasan di DPRD sudah selesai. Fasilitasi di Kemendagri menjadi penajaman akhir. Tinggal kami menindaklanjuti hasil fasilitasi tersebut untuk penyempurnaan redaksi dan substansi sesuai arahan Kemendagri,” ujar Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kaltara Muhammad Nasir, S.Pi kepada suryaborneo.com saat dihubungi sore tadi.
Muhammad Nasir menjelaskan, substansi pembahasan di DPRD telah tuntas, dan fokus kini tertuju pada penyempurnaan redaksi dan substansi sesuai arahan Kemendagri. Ini menandakan komitmen DPRD Kaltara untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan efektif.
Salah satu poin penting dalam Raperda Penanaman Modal yang menjadi sorotan adalah pasal mengenai ketenagakerjaan, khususnya perlindungan tenaga kerja lokal. Pansus 2 secara tegas mendorong agar perusahaan yang berinvestasi di Kaltara memprioritaskan tenaga kerja lokal dan menyediakan pelatihan peningkatan keahlian.
“Kami dari Pansus 2 mendorong agar perusahaan penanaman modal wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal. Tidak hanya itu, mereka juga harus memberikan pelatihan dan peningkatan keahlian bagi masyarakat lokal agar mampu bersaing di sektor industri dan investasi yang berkembang di Kaltara,” jelas Nasir.
Hal ini sejalan dengan visi untuk memberdayakan masyarakat Kaltara dan mengurangi angka pengangguran. Namun, Kemendagri memberikan catatan penting agar pasal tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ketenagakerjaan nasional, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan memilih pekerjaan. Meskipun terdapat catatan tersebut, komitmen untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal tetap menjadi fokus utama Pansus 2.
“Kami memahami kehati-hatian Kemendagri, namun semangat keberpihakan pada tenaga kerja lokal tetap menjadi komitmen utama kami,” tambahnya.
Kedua Raperda ini memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi masa depan Kaltara. Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif akan menjadi payung hukum bagi pertumbuhan sektor ekonomi berbasis ide, inovasi, dan budaya lokal, membuka peluang bagi generasi muda, UMKM, dan komunitas seni budaya.
Sementara itu, Raperda Penanaman Modal akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan, memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltara, baik dari segi ekonomi maupun sosial, termasuk pemerataan tenaga kerja dan perlindungan lingkungan.
Dengan pengesahan kedua Raperda ini, Kaltara diharapkan dapat membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. DPRD Kaltara akan segera menindaklanjuti hasil fasilitasi Kemendagri untuk kemudian membawa Raperda ke rapat paripurna pengesahan. Langkah ini menandai optimisme dan komitmen kuat Kaltara dalam membangun masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.
“Kami percaya bahwa dua regulasi ini akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kaltara,” pungkas Nasir. (dln)
Discussion about this post