Tarakan- Keluarga besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kelimantan Utara, sesuai dengan agenda akan melaksanakan rapat kerja daerah (Rakerda) pada Selasa (13/1/26) malam ini. Kegiatan tersebut sejalan dengan rencana kerja Dewan Pembinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, bahwa DPP akan turun ke 10 wilayah negara Indonesia.
“Agendanya sebenarnya bulan Desember yang lalu, karena memang Ketum minta supaya jadwal Rokerda itu harus selesai di 2025. Cuman masalahnya di Kaltara beda sama di Jawa. Kondisi rekan-rekan di DPC juga, karena bersamaan dengan kegiatan Natal. Jadi yang agenda 27 Desember itu tidak bisa dipenuhi dan ditentukan hari ini,” Terang ketua DPD Partai Demokrat Kaltara Dr. Yansen T.P.
Dikatakan ketua DPD Demokrat Kaltara, jika kegiatan ini akan lebih diprioritaskan untuk melakukan evaluasi internal dari aktivitas partai yang sudah berjalan serta rencana kerja ke depan. Dan lebih kepada bagaimana kesiapan partai demokrat khususnya Kalimantan Utara pertama menghadapi Pilkada.
“Apapun situasi modelnya, Pilkada itu sendiri atau pemilih itu sendiri bukan persoalan untuk kita. Yang utamanya kita mengikuti seluruh agenda yang dilaksanakan baik Pilkada maupun pemilih nanti, tinggal formula saja, Kalau nanti kebijakannya harus lewat DPRD ya kita menyesuaikan dengan itu,” ungkapnya.
Pada prinsipnya adalah bagaimana Kaltara sebagai salah satu wilayah yang memiliki partai besar, bertekad untuk menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan. Tidak sekedar hanya rame-rame panda kontestasi demokrasi dan politiknya, tetapi ingin menjadi wadah.
“Menjadi wadah dari masyarakat dan partisipan, terutama para agensi muda, seperti itulah Rakor kali ini untuk mendiskusi hal-hal yang berkenan, termasuk apa pandangan atau arahan dari DPP, maka kita rumuskan dalam jadwal kerja kita di tahun2026, untuk Pilkada 2029 nanti,” tambahnya.
Dilanjutkannya, pada Rakerda Demokrat kali ini akan dihadiri langsung langsung oleh Sekjen bersama dengan teman-teman dari BP, termasuk juga Andi Melarang, dimana beliau merupakan Dewan Pakar.
“Sebetulnya kita tidak membatasi, tetapi yang utama wajib hadit itu Ketua DPC, KSB-nya, kemudian BPUK, kemudian Badan-Badan Kehormatan, Badan-Badan di Dewan Daerah maupun di DPC, dan fraksi-fraksi. Jadi berkisar 200-an orang, bahkan mungkin lebih untuk pelaksanaan Rakerda hari ini,”pungkasnya.(*)
Discussion about this post