SB, NUNUKAN – Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali mengguncang Indonesia, kali ini dengan fokus yang tajam di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Mahasiswa dan masyarakat perbatasan RI–Malaysia yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi melalukan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Nunukan dan disaksikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus S Sos didampingi Plt Sekda Nunukan Ir. Jabbar, Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas SIK dan sejumlah anggota DPRD Nunukan, Senin (1/9/2025).
“Penegak hukum mempertontonkan parodi yang sangat melukai rakyat. Hukuman koruptor hanya setengah hati, sementara para pejabat onani beramai ramai di tengah penderitaan rakyat,’’ teriak Muhammad Wan Ismail, koordinator lapangan (Korlap) yang juga menjadi orator aksi demo di hadapan anggota DPRD Nunukan.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dipicu oleh berbagai isu, mulai dari usulan kenaikan tunjangan anggota DPR hingga ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Namun, di Nunukan, tuntutan mahasiswa memiliki dimensi lokal yang mendesak dan relevan dengan kondisi masyarakat setempat.
Kemarahan mahasiswa dan masyarakat sipil mencapai puncaknya setelah meninggalnya Affan Kurniawan, yang kemudian dikenal sebagai simbol perlawanan. Aksi damai berubah menjadi bentrokan, memperburuk situasi dan mengalihkan perhatian dari tuntutan utama. Pernyataan kontroversial dan tindakan provokatif sejumlah pejabat publik semakin memperparah keadaan, memicu amarah yang sudah membara.
Di tingkat nasional, isu-isu seperti korupsi, transparansi anggaran, dan pernyataan pejabat yang meremehkan rakyat menjadi pemicu utama. Sementara itu, di Nunukan, masalah-masalah spesifik seperti pemerataan fasilitas pendidikan, upah buruh yang tidak layak, dan transparansi tata kelola perumahan DPRD menjadi fokus utama.
Aliansi Peduli Demokrasi, yang mewakili suara mahasiswa Nunukan, mengajukan serangkaian tuntutan yang mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat setempat. Tuntutan tersebut mencakup:
1. Pemerataan Fasilitas Pendidikan: Mahasiswa menuntut pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan, termasuk wilayah-wilayah terpencil seperti Krayan, Kabudaya, dan Sebatik.
2. Kenaikan Upah Buruh: Kesejahteraan buruh menjadi perhatian utama, dengan tuntutan kenaikan upah yang layak sesuai dengan biaya hidup di Nunukan.
3. Transparansi Tata Kelola: Mahasiswa menuntut transparansi dalam tata kelola perumahan DPRD, retribusi token listrik ke PJU, kebijakan perpajakan, dan retribusi daerah.
4. Kesejahteraan dan Layanan Kesehatan: Peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan perbaikan tata kelola layanan kesehatan menjadi prioritas, mengingat pentingnya akses kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
5. Infrastruktur dan Transportasi: Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Krayan dan Kabudaya menjadi tuntutan mendesak untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu-isu seperti kejelasan tindak lanjut kasus oknum polisi yang terlibat narkoba, pelabuhan penyeberangan ilegal, dan tata kelola rumput laut yang belum optimal. Mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung kemajuan perguruan tinggi di Nunukan, yaitu PNN dan STIT.
Mahasiswa berharap suara mereka didengar dan tuntutan mereka dipenuhi. Pemerintah diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, Nunukan dapat melangkah maju menuju perubahan yang lebih baik. (dln)
Discussion about this post