SB, TARAKAN – Suara lantang mahasiswa dan aktivis kembali menggema serentak di tiga daerah, yakni Tarakan, Nunukan, dan Tanjung Selor pada Kamis (17/7/2025). Mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aksi Serentak Kalimantan Utara (Kaltara) ini menuntut dengan tegas agar Kapolri mencopot Irjen Pol Hary Sudwijanto dari jabatan Kapolda Kaltara.
Koordinator Lapangan Aksi, Diky Nur Alam menegaskan, keresahan masyarakat terhadap buruknya pengawasan internal di Polda Kaltara sudah mencapai puncaknya. Sejumlah pelanggaran hukum dan dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam jaringan narkotika menjadi dasar utama desakan tersebut.
“Kami tidak hanya aksi di Tarakan, tapi serentak di seluruh Kaltara. Tuntutan kami jelas, Kapolda harus dicopot. Jangan sampai polisi justru jadi pelindung jalur narkoba,” kata Diky tegas kepada wartawan.
Diky mengungkapakan, aksi ini menghasilkan lima tuntutan utama yakni, pertama, mendesak Kapolri mencopot Irjen Pol Hary Sudwijanto dari jabatan Kapolda Kaltara. Selanjutnya, evaluasi total terhadap sistem pengawasan internal Polda Kaltara. Ketiga; pembentukan tim investigasi independen, penuntasan jaringan narkotika di tubuh Polri, dan dorongan keterlibatan masyarakat dan media dalam pengawasan kinerja kepolisian.
Tuntutan itu, kata dia, dikemas dalam bentuk petisi resmi yang telah diserahkan ke Kapolres Tarakan dan anggota DPRD. Petisi ini juga akan dikirimkan ke Presiden, Kompolnas, Komnas HAM, dan DPR RI khususnya Komisi III.
“Kami titipkan petisi ini ke Kapolres sebagai perpanjangan tangan Kapolda, dan ke DPRD agar bisa didorong hingga ke Komisi III DPR RI. Kami ingin Kapolri turun tangan,” ujar Diky.
Menurut Diky, sepanjang tahun 2024 saja terdapat 140 pelanggaran disiplin dan etik oleh anggota Polda Kaltara. Ia juga merinci sederet kasus besar yang memperkuat alasan tuntutan mereka, antara lain pada Juli 2025; 4 anggota Polres Nunukan ditangkap atas dugaan penyelundupan narkoba. Juni 2025, ada 2 anggota Polda Kaltara tertangkap saat hendak mencuri barang bukti sabu 12 kg dan pada Mei 2025, ada 2 anggota Polres di Tanah Tidung ditahan terkait peredaran narkoba.
“Ini bukti nyata bahwa internal kepolisian di Kaltara sedang tidak sehat. Bagaimana kami bisa percaya pada aparat, kalau mereka sendiri ikut bermain dalam kejahatan narkotika?” ungkapnya.
Karena aksi berpusat di Polres Tarakan, Aliansi juga menuntut tes urine menyeluruh terhadap seluruh anggota Polres Tarakan. Hal ini untuk memastikan bahwa personel di Tarakan bersih dari narkoba.
“Kami ingin Polres Tarakan jadi contoh bersih. Kalau nanti ada personel yang terbukti terlibat, dan tuntutan kami tidak digubris, kami siap kembali turun ke jalan,” tegas Diky.
Lebih lanjut, Diky menjelaskan, aliansi secara sengaja menyembunyikan lokasi dan waktu aksi dalam pamflet mereka. Alasannya jelas mereka khawatir tekanan atau upaya penggagalan aksi dari aparat.
“Kami sering mengalami tekanan, apalagi yang kami kritik langsung adalah Polda. Jadi kami jaga betul agar aksi ini berjalan tanpa gangguan,” ujarnya.
Ditanya soal apresiasi dari sebagian tokoh masyarakat terhadap Kapolda, Diky menilai hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran atas lemahnya pengawasan di institusi.
“Kami tidak menyalahkan tokoh yang memberi apresiasi. Tapi Kapolda mestinya malu. Di bawah kepemimpinannya, banyak personel justru terlibat kasus. Itu bukan prestasi, itu tanda gagal,” pungkasnya. (rz)
Discussion about this post