SB, NUNUKAN – Momen reses yang dilakukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara tak disia-siakan warga Kanduangan dan Sei Kapal, Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan. Salah satu anggota DPRD Kaltara yang menjalankan kewajiban resesnya di dua daerah tersebut adalah Muhammad Nasir SPi MM.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu terpantau bertemu langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi dan keluhan mereka. Reses ini menjadi tempat warga menyampaikan keluh kesah dan persoalan yang dihadapi selama ini di hadapan wakil rakyatnya.
Dari informasi yang didapatkan media ini, sejumlah persoalan yang dihadapi oleh warga di wilayah perbatasan disampaikan secara gamblang dan tanpa ragu-ragu. Seperti, kelangkaan dan mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per liter. Mendengar laporan warga itu, Muhammad Nasir pun bereaksi.
“Bongkar muat BBM di pelabuhan rakyat Kanduangan tidak dibenarkan, padahal pelabuhan resmi, khususnya bongkar muat BBM tidak ada,” ungkap Muhammad Nasir saat dihubungi suryaborneo.com.
Kemudian, lanjutnya, tidak adanya rambu batas laut antara Indonesia dan Malaysia yang berpotensi menimbulkan konflik atau pelanggaran wilayah. Lalu, katanya lagi, keterbatasan layanan kesehatan yang menyebabkan sekitar 900 orang dirujuk ke RSUD Nunukan setiap bulannya.
“Masyarakat mengusulkan peningkatan status Pustu (Puskesmas Pembantu) menjadi Rumah Sakit Pratama,” bebernya.
Selanjutnya, ada usulan strategis, seperti pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di KM 5 dan perbaikan sarana pendidikan, pembangunan jalan tani dan akses ke pekuburan, serta pengadaan air bersih melalui sumur bor dan PDAM.
Menurutnya, apa yang disampaikan masyarakat ini mencerminkan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan keadilan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Ia pun menyayangkan lambannya pembangunan infrastruktur dasar dan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan pokok warga di perbatasan.
“Saya akan memperjuangkan semua aspirasi ini di tingkat provinsi, dan saya juga akan menyampaikan langsung kepada pihak-pihak kementerian dan lembaga pusat yang terkait. Wilayah perbatasan seperti Kanduangan dan Seikapal adalah wajah pertama Indonesia. Mereka tidak boleh terus-menerus menjadi penonton dari kemajuan di negara tetangga,” ujar Nasir.
Dengan semangat “Dari Perbatasan untuk Indonesia”, Nasir berharap kebijakan pembangunan akan semakin berpihak kepada wilayah-wilayah terluar yang selama ini menjadi benteng sekaligus potensi besar bagi masa depan Indonesia. Kegiatan reses Anggota DPRD Kaltara ini dijadwalkan sejak 20 Mei 2025 lalu hingga Senin 26 Mei 2025 nanti. (dln)
Discussion about this post