Tarakan- Sistem pembayaran di pelabuhan-pelabuhan Kalimantan Utara (Kaltara) perlahan mulai bertransformasi. Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah menyiapkan QRIS sebagai alternatif pembayaran tiket speedboat, menyasar seluruh pelabuhan utama di lima kabupaten/kota hingga 2026.
Transformasi ini diawali dari Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, yang sejak Desember 2025 telah lebih dulu menerapkan pembayaran non-tunai dan dijadikan model percontohan digitalisasi pelabuhan di Kaltara.
Kepala Perwakilan BI Kaltara, Hasiando Ginsar Manik, menyebut langkah tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut.
“Digitalisasi di pelabuhan bukan lagi sekadar wacana. Ini kebutuhan, agar masyarakat punya alternatif pembayaran yang lebih praktis dan aman,” ujarnya.
Dimana Tarakan menjadi pintu masuk, sehingga digitalisasi di pelabuhan Tengkayu I Tarakan terutaman penerapan QRIS harus berjalan dengan melibatkan delapan agen tiket speedboat.
Seluruh agen tersebut berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dan hingga kini masih aktif melayani pembayaran non-tunai.
Meski demikian, BI menegaskan QRIS bukan pengganti pembayaran tunai, melainkan opsi tambahan bagi pengguna jasa.
“Pembayaran tunai tetap ada. QRIS hanya memberikan pilihan agar masyarakat bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya,” tegas Hasiando.
Saat ini terdapat lima pelabuhan jadi fokus utama BI Kaltara bersama pemerintah daerah yang menjadi fokus digitalisasi, yakni:
1.Pelabuhan Tengkayu I Tarakan
2.Pelabuhan Kayan II Tarakan
3.Pelabuhan Limang, Kabupaten Bulungan
4.Pelabuhan Speedboat Malinau
5.Pelabuhan Keramat, Kabupaten Tana Tidung
Saat ini, dua pelabuhan telah menyediakan pembayaran QRIS, sementara tiga lainnya tengah dipersiapkan secara bertahap.
Adapun untuk jadwal kaan dilakukan secara bertahap hingga 2026, implementasi QRIS di pelabuhan-pelabuhan Kaltara disusun dengan timeline jelas.
BI menargetkan sebelum semester kedua 2026, seluruh pelabuhan sudah memiliki layanan pembayaran QRIS.
Digitalisasi pembayaran ini melibatkan puluhan agen tiket speedboat di berbagai daerah. Di Bulungan, tiga agen disiapkan mulai Februari 2026. Nunukan menyusul dengan lima agen pada Maret 2026. Malinau melibatkan tiga agen yang sebagian telah bermitra dengan BPD, sementara Tana Tidung menggandeng satu agen dengan dukungan Bank BNI.
Menurutnya, kesiapan agen menjadi kunci agar penerapan QRIS benar-benar berjalan efektif di lapangan.
Selain infrastruktur sistem, BI juga menyiapkan sosialisasi masif kepada masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan. Informasi QRIS akan diperkuat melalui spanduk dan media informasi di area pelabuhan.
“Sistemnya harus siap, tapi masyarakat juga harus tahu. Kenyamanan pengguna menjadi perhatian utama,” kata Hasiando.
Pihaknya berharap digitalisasi pelabuhan di Kaltara dapat menyamai daerah kepulauan lain seperti Kepulauan Riau, yang lebih dulu menerapkan pembayaran non-tunai di sektor transportasi laut.
“Kami ingin Kaltara punya sistem pembayaran pelabuhan yang modern, aman, dan efisien,” tutup Hasiando.
Dengan keterlibatan lintas pemerintah daerah dan puluhan agen speedboat, BI optimistis QRIS di seluruh pelabuhan Kaltara dapat terealisasi sesuai target. (*)
Discussion about this post