SB, TARAKAN — Babak baru sidang praperadilan atas dugaan kasus illegal fishing atau illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang menyeret nama Muhammad Sabiri diperlihatkan di Pengadilan Negeri Tarakan, Kamis (12/6/2025). Dalam sidang itu, Kuasa Hukum Sabiri, Sinar Mappanganro membawa total 26 alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa proses penahanan dan penyitaan barang-barang kliennya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“Semua alat bukti yang kami ajukan asli. Dari dokumen identitas pribadi sampai perizinan penangkapan ikan. Bahkan majelis hakim membahasnya secara detail di ruang sidang,” ungkap Sinar kepada awak media usai sidang.
Alat bukti yang diajukan termasuk Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, KTP atas nama Muhammad Sabiri, hingga surat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dokumen kapal seperti pas kecil dan surat izin berlayar.
Tak hanya dokumen, pihak pemohon juga menghadirkan dua saksi kunci. Yang pertama, seorang tetangga Sabiri yang memberikan kesaksian soal status kewarganegaraan sang pemohon.
“Saksi menyatakan bahwa Sabiri adalah Warga Negara Indonesia yang sah dan telah tinggal di wilayah tersebut selama bertahun-tahun,” jelas Sinar.
Saksi kedua adalah pembuat kapal yang digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan. Ia menegaskan bahwa kapal tersebut dibuat di Indonesia, bukan hasil rakitan atau impor ilegal. Lebih lanjut, Sinar mengungkapkan, pihak termohon, yang mewakili aparat penegak hukum, juga menyampaikan tambahan bukti serta menghadirkan saksi dan ahli. Fokus mereka adalah memperjelas aturan perizinan bagi nelayan tradisional, yang menjadi titik krusial dalam pembelaan.
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan akan digelar pada Jumat 13 Juni 2025, dan putusan praperadilan diperkirakan dibacakan pada hari yang sama atau paling lambat Senin 16 Juni 2025 mendatang.
“Kami yakin bahwa seluruh permohonan yang kami ajukan telah terbukti. Penahanan dan penyitaan terhadap klien kami jelas tidak sah secara hukum,” tutup Sinar. (rz)
Discussion about this post