Beri Edukasi ke PMI, Hasiando Ginsar Manik : Kita Harus Tahu Modus Kejahatan Bank

SB, NUNUKAN – Tak hanya persoalan dokumen, Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga kerap menjadi korban penipuan berbagai modus kejahatan perbankan.
Tak ingin pahlawan devisa ini terus mengalami hal yang sama, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan edukasi keuangan kepada sejumlah PMI untuk berkolaborai dengan program Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemberdayaan PMI khusus di wilayah perbatasan,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik kepada sejumlah media usai pembukaan acara sosialisasi dan edukasi keuangan serta pelatihan konten kreator bagi PMI yang digelar di lantai 5 kantor Bupati Nunukan, pagi tadi.

Hasiando mengungkapkan, untuk memudahkan PMI dalam bertransaksi, Bank Indonesia memiliki QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Cross Border. Qris Border ini, lanjutnya, merupakan sistem pembayaran digital yang memungkinkan transaksi di luar negeri menggunakan kode QR yang kompatibel di berbagai negara.

“Sekarang kita punya Qris border yang sudah bekerjasama dengan perbankan di Malaysia dan juga perbankan di Indonesia dan itu bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.

Dikatakan, penggunaan dan kedaulatan negara menggunakan rupiah menjadi hal yang penting dilakukan, khususnya para PMI ini. Sehingga pihaknya berharap rupiah tetap berdaulat di daerah. Khususnya di perbatasan. “Sehingga tidak lagi ada misalkan transaksi penulisan ringgit banyak digunakan di daerah-daerah perbatasan. Ini menjadi tantangan kita, itulah kemudian kita membangun semangat itu dan juga khususnya bagi masyarakat di perbatasan seperti Nunukan,” ujarnya.

Untuk itu, pesannnya, masyarakat harus mengetahui ciri-ciri keaslian uang Rupiah. Tujuannya agar tidak mudah tertipu. Dan yang terpenting harus memiliki pemahaman tentang modus-modus kejahatan perbankan.

“Kita harus mengetahui modusnya. Kalau misalkan nanti ada yang WA ataupun telepon yang tidak dikenal dengan perilaku seperti ini pasti modusnya penipuan. Jika dapat dipahami modus seperti itu tidak perlu dilanjutkan dan diabaikan sajam Nah itu penting supaya tidak banyak masyarakat kita yang tertipu mungkin,” bebernya.

Ia menegaskan, BI dan Kementerian PPMI memiliki peran saling melengkapi. Caranya melalui pelatihan ketrampilan kepada PMI, PMI Purna. Selain itu, BI bekerjasama dengan pemerintah daerah dan BP3MI Kaltara. “Peran kita melengkapi dengan pelatihan yang dilakukan. Seperti tadi disampaikan Ibu Wamen, untuk prosedur legal kalau kita berangkat ke luar negeri. Kemudian juga sosialisasi bagaimana kita itu ada beberapa kegiatan lain yang kita padukan bersama,” pungkasnya. (dln)