Jadi Penampungan PMI Bermasalah, Nunukan Butuh Kolaborasi Pemerintah Asal PMI

SB, NUNUKAN – Bukan menjadi rahasia umum lagi, sebagai wilayah perbatasan dan menjadi perlintasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuju Malaysia, Kabupaten Nunukan kerap terkena imbas dari persoalan yang selama ini terjadi. Seperti, jalur ilegal dan kasus deportasi Warga Negera Indonesia (WNI) lantaran bermasalah di Malaysia.

Wakil Bupati Nunukan Hermanus S Sos mengatakan, persoalan ini terus menerus terjadi. Pemerintah daerah sangat kesulitan dalam mengatasi persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya mereka yang dideportasi Pemerintah Malaysia setelah melakukan sejumlah pelanggaran hukum. Apalagi, PMI yang bermasalah rata-rata berasal dari luar Kabupaten Nunukan.

“Keterbatasan anggaran untuk menangani persoalan ini cukup membebankan. Sementara, PMI yang dideportasi dan bersamalah ini berasal dari daerah luar Nunukan,” ungkap Hermanus di hadapan Wamen P2MI dalam sebuah kesempatan.

Ia mengatakan, persoalan PMI yang bermasalah ini tak seharusnya dibebankan ke Pemkab Nunukan saja. Tapi, harus ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat dan terkhusus daerah asal PMI tersebut.

“Nunukan ini selalu menjadi tempat penampungan PMI bermasalah,” kata Hermanus.

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Crhistina Aryani SE SH MH tak menampik persoalan. Ia mengatakan, sudah sejak lama, Pemerintah Kabupaten Nunukan harus menerima dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, lanjut Kader Partai Golongan Karya (Golkar) ini, dalam mengatasi persoalan PMI di Nunukan ini memang diperlukan kolaborsi semua pihak. Mulai dari daerah hingga ke tingkat pusat. Dalam hal ini kementerian yang memang bertugas menangani PMI ini.

“Sebetulnya dari sisi anggaran menyulitkan pemerintah daerah. Kabupaten Nunukan ini kan ketimpaan masalah gitu kan. Jadi, memang harus ada kolaborasi,” ungkap Christina Aryani saat ditanya tentang kondisi pasca deportasi PMI selama ini terjadi di Kabupaten Nunukan belum lama ini.

Ia menjelaskan, kolaborasi dalam hal penanganan PMI bermasalah ini sudah menjadi program prioritas Kemen P2MI. “Kami sebetulnya sudah punya banyak MoU dengan berbagai pemerintah daerah asal PMI ini. Bahkan, gubernur dan semua kepala daerah asal PMI ini membuat MoU dalam penanganan PMI bermasalah. Bahkan, rencananya ke depan mereka juga ingin mengurus warganya dan terlibat langsung dalam setiap proses yanga ada,” jelasnya. (dln)