Ketua DPRD Tarakan Sampaikan Permintaan Maaf dan Siap Evaluasi Terkait Tidak Hadirnya Sejumlah Anggota Dewan di Paripurna

TARAKAN- Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus meberikan tanggapan terkait dengan kurangnya anggota DPRD Tarakan yang hadir pada pelaksanaan rapat Paripurna XVII masa persidangan I tahun sidang 2025/2026, yang berlangsung di ruang rapat utama Kantor DPRD Tarakan, Senin (15/12/2025).

Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus menyamapikan tanggapan terkait ketidakhadiran sebagian anggota DPRD Tarakan dikarenakan surat pemberitahuan hasil Banmus dikirim beberapa hari lalu.

“Dikirim di Wa, wa sudah lewat tidak dibaca, lupa hari ini ada paripurna. Tadi ditelpon jawabannya itu, sebenarnya posisinya ada saja di Tarakan, sebenarnya tidak ada masalah karena ini bukan paripurna pengambilan keputusan,” bebernya.

Dikatakan M. Yunus, untuk anggota DPRD Tarakan yang tak hadir di luar masa dinas  atau sedang berangkat keluar daerah untuk dilakukan pengarahan evaluasi.

“Hari ini adalah paripurna hari jadi Kota Tarakan. Kita harus menghargai. Kita harus menghormati,” jelasnya ketua DPRD Tarakan.

Menurutnya, dengan melihat tingkat kehadiran anggota DPRD Tarakan yang hanya hampir 50 persen atau sekitar 14 anggota DPRD Tarakan.

“Kalau setiap paripuran wajib hadir sebenarnya, hanya saja terkait apakah paripurna itu wajib kuorum,  setengah anggota atau tiga per empat kehadiran anggota DPRD. Tapi memang ini kan tidak diatur dalam Tatib. Jadi saya selaku pimpinan DPRD Tarakan mohon maaf, bukan karena ada kesengajaan,”bebernya.

Ia menambahkan jika Itu karena undangan yang sudah disebar seminggu sebelum kegiatan, sehingga oleh para anggota DPRD dimungkinkan tak mengecek lagi chat undangan di WA.

“Ada juga karena berangkat sekitar 6-7 orang terutama dari panggilan partai. Misalnya pimpinan wakil ketua II Pak Edy Patanan sedang diundang PDIP,” ujarnya.

Ia menepis ketidakhadiran anggota DPRD Tarakan bukan karena faktor pembahasan anggaran. Ia juga menjelaskan bahwa untuk sifatnya sanksi, karena lembaga politik, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi.

“Saya sebagai ketua DPRD tidsk bisa beri sanksi tegas. Cuma minimal nanti dari Badan Kehormatan, memberi teguran. Surat masuk ke pimpinan dan pimpinan membahas masukan ke teman-teman,”imbuhnya.(*)