SB, TARAKAN – Serangkaian kecelakaan transportasi laut dan sungai yang terjadi di Nunukan dan Tanjung Selor (Bulungan) dalam beberapa waktu terakhir hingga menimbulkan korban jiwa menjadi sorotan berbagai pihak.
Pasalnya, insiden tersebut memicu pertanyaan besar terkait hal mendasar tentang keselamatan transportasi air di wilayah Kaltara, yang notabene aktivitas masyarakatnya sebagian besar bergantung pada angkutan air.
Menanggapi persoalan kecelakaan di jalur air (sungai dan laut) Akademisi Bidang Moda Transportasi yang juga Wakil Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Ir. Muhammad Djaya Bakri, S.T, M.T., menganalisa kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kecelakaan di pulau Tias tepatnya di sungai Temangga (Bulungan) diduga kuat akibat kelebihan penumpang. Dimana kapasitas angkutan speedboat yang hanya 30 orang, namun ditumpangi hingga 50 penumpang.
Sedangkan kecelakaan di Nunukan diduga dipicu oleh cuaca buruk dan gelombang besar yang terjadi di muara Sungai Ular.
Lantas, Djaya Bakri menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Permenhub 62 Tahun 2019 tentang Angkutan Penyeberangan.
Menurutnya, regulasi ini sangat relevan untuk diterapkan pada angkutan speedboat di Kaltara, khususnya terkait kompetensi awak kapal dan motoris.
“Dalam operasional angkutan umum yang bersifat massal, seperti juga pada angkutan penyeberangan ini, setiap pihak (operator atau badan usaha penyelenggara angkutan dan instansi yang berwenang mengawasi seperti dishub) harus mematuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi regulasi operasionalnya,” ujar Djaya Bakri.
Ia juga mengungkapkan, pengawasan terhadap syarat keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan dan keterjangkauan, serta kesetaraan harus dipastikan terpenuhi sebelum izin berlayar disetujui.
Selain itu, yang menjadi sorotan ialah tumpang tindih tanggung jawab antar instansi terkait, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
Dalam hal ini, menurut Djaya Bakri, KSOP bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, sedangkan BPTD mengelola lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, serta penyeberangan.
“Yah ini kala sudah ada masalah jadi saling tuding,” kata Dr. Djaya Bakri.
Terkait speedboat non-reguler, Djaya Bakri mengungkapkan, bahwa keberadaannya dipicu oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan transportasi.
Namun, ia menekankan bahwa legalitas speedboat non-reguler masih menjadi persoalan. Dalam sebuah studi mengenai perlindungan konsumen pada angkutan sungai, kapal cepat non-reguler memberikan gambaran lebih jelas mengenai legalitas dan perlindungan konsumen.
Sejumlah poin disebutkan seperti aspek legalitas, dimana speedboat non-reguler dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen.
Salah satu poin, penyedia jasa angkutan sungai harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, termasuk sertifikat keselamatan dan dokumen lainnya. Akan tetapi dokumen legalitas operasional speedboat non-reguler masih dalam proses oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Pada poin terakhir adalah tanggung jawab dan perlindungan konsumen. Disebutkan, penyedia jasa kapal cepat bertanggung jawab atas kerugian penumpang, termasuk pengembalian uang, perawatan kesehatan dari asuransi Jasa Raharja, dan santunan,” terangnya.
Tak hanya itu, konsumen yang menggunakan speedboat non-reguler ilegal tidak memiliki perlindungan yang memadai. Kapal ilegal mungkin tidak memenuhi standar keselamatan dan tidak memberikan perlindungan asuransi.
“Penumpang dan awak kapal ilegal juga berisiko menghadapi konsekuensi hukum,” pungkas Djaya Bakri. (SB)
Discussion about this post