PLN Raup Rp1 Miliar Tiap Bulan, Warga Nunukan Tetap Gelap Gulita, DPRD: Ke Mana Uangnya?

SB, NUNUKAN – Ironi listrik di Nunukan kian memprihatinkan. Meski Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Nunukan mencatat pendapatan menggiurkan hingga Rp1 miliar setiap bulan, pasokan listrik bagi masyarakat masih sering padam tanpa pemberitahuan. Kondisi ini memicu kemarahan anggota DPRD Nunukan yang menilai pelayanan PLN jauh dari kata layak.

Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menegaskan, dengan pendapatan sebesar itu, PLN seharusnya mampu memberikan pelayanan prima.

“Dengan pendapatan mencapai Rp1 miliar per bulan, seharusnya PLN mampu memberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Namun, faktanya, listrik masih sering byarpet tanpa ada solusi yang jelas,” ujar Mansur, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, pemadaman bergilir yang terjadi terus-menerus telah merugikan masyarakat, menghambat aktivitas sehari-hari, dan memukul pertumbuhan ekonomi lokal. Mansur juga menilai hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan serta manajemen internal PLN.

“Pendapatan sebesar itu seharusnya diinvestasikan secara memadai untuk perawatan jaringan, pengadaan cadangan daya, serta peningkatan pelayanan pelanggan,” tegasnya.

Kerugian yang ditimbulkan tidak main-main. Barang elektronik warga seperti kulkas dan televisi banyak yang rusak, sementara pelaku UMKM terpaksa menurunkan produksi karena bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

“Banyak pelaku usaha kecil yang mengeluh karena mereka harus menanggung kerugian akibat produksi yang terhambat,” tambah Mansur.

Melihat kondisi ini, DPRD Nunukan berencana memanggil kembali direksi PLN Ranting Nunukan untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait aliran dana dan strategi perbaikan layanan listrik.

“Kami ingin mengetahui ke mana sebenarnya aliran dana Rp1 miliar itu. Mengapa dana tersebut tidak dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas daya atau meremajakan jaringan listrik? Ini harus dijelaskan secara transparan,” tegas Mansur.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif menyuarakan aspirasi sebagai bentuk dorongan perubahan.

“Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban pelayanan yang buruk. PLN harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami oleh warga,” pungkasnya.

Persoalan listrik di Nunukan memang telah menjadi sorotan publik selama berbulan-bulan. Warga kini menaruh harapan agar tekanan dari DPRD mampu memaksa PLN mengambil langkah nyata, bukan sekadar janji manis yang tak pernah terbukti. (dln)