SB, TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat usai rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025. Seluruh komisi langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, demi memastikan anggaran perubahan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, yang membidangi sektor perekonomian, menggelar RDP maraton selama dua hari penuh, Jumat–Sabtu (8-9/8/2025) di Kota Tarakan. RDP ini melibatkan tujuh OPD mitra, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop-UMKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Biro Perekonomian.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi, MM, menegaskan bahwa RDP ini merupakan forum strategis untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
“RDP ini penting karena menjadi forum evaluasi terhadap progres serapan anggaran APBD hingga bulan Agustus, sekaligus pembahasan pergeseran anggaran di APBD Perubahan 2025. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegas Nasir.
Selain mengevaluasi capaian fisik dan keuangan program yang sudah berjalan, pembahasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan penyerapan anggaran serta mengantisipasi risiko keterlambatan realisasi di akhir tahun.
Menurut Nasir, forum ini juga dimanfaatkan untuk meninjau kembali program prioritas agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi terkini di Kaltara.
“Komisi II akan mendorong OPD mitra agar lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, baik di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, investasi, maupun pendapatan daerah,” ujarnya.
Dengan rampungnya RDP ini, pembahasan KUPA-PPAS Perubahan 2025 diharapkan berjalan lebih terarah sehingga APBD Perubahan yang disahkan nantinya mampu menggerakkan roda perekonomian Kaltara secara optimal. (dln)
Discussion about this post