SB, NUNUKAN – Banjir besar kembali melanda Pulau Sebatik pada 11-12 November 2025, merendam lima kecamatan dan melumpuhkan aktivitas warga.
Kejadian ini memicu sorotan tajam terhadap perencanaan pembangunan yang dinilai belum optimal, terutama dalam pengelolaan sistem drainase. Proyek pembangunan drainase di Sebatik Timur yang seharusnya menjadi solusi, justru gagal mengatasi banjir.
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sebatik, Andi Yakub, S.Kep Ns menilai, banjir ini bukan sekadar bencana, melainkan momentum politik untuk perubahan.
“Ini saatnya pembuat kebijakan mengambil keputusan besar, yaitu menyusun Master Plan Drainase Pulau Sebatik,” tegas Andi Yakub.
Menurutnya, master plan ini akan menjadi acuan utama dalam pembangunan drainase di Sebatik. Dokumen tersebut akan menyatukan seluruh aliran air daratan dalam satu peta besar, mengatur saluran primer, sekunder, dan tersier secara terintegrasi, menentukan titik pembuangan yang sesuai dengan karakter pesisir Sebatik dan menjadi pedoman bagi semua proyek pusat dan daerah di masa depan.
“Dengan master plan, pembangunan drainase tidak lagi bersifat tambal sulam. Setiap rupiah anggaran akan lebih efektif dan berdampak,” jelasnya.
Andi Yakub menekankan bahwa Sebatik adalah beranda NKRI yang strategis, sehingga pembangunan harus terarah dan berpihak pada kebutuhan warga. Banjir berulang adalah indikasi bahwa prioritas kebijakan harus diperbaiki.
“Saya mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah politik yang berani. Beranjak dari pola proyek parsial menuju pembangunan berbasis dokumen perencanaan menyeluruh,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika drainase dirancang sebagai sistem, bukan sekadar fisik, maka solusi jangka panjang akan terwujud.
“Banjir ini tidak boleh dilihat sebagai kejadian biasa. Ini harus menjadi titik balik,” tegasnya.
Andi Yakub juga menyoroti drainase Sebatik Timur yang baru dibangun menunjukkan bahwa tanpa kerangka besar, setiap proyek kehilangan daya ungkitnya.
“Sebagai wakil rakyat dari Sebatik, saya mendorong pemerintah daerah untuk menegaskan arah kebijakan baru yang lebih sistemik dan berjangka panjang. Pembangunan sejati bukan tentang berapa banyak proyek yang kita hadirkan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (dln)
Discussion about this post