SB, NUNUKAN – Kekecewaan mendalam dirasakan warga perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Usai kunjungan rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya ke Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik pada Sabtu (4/10/2025), warga menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes atas kondisi PLBN yang tak kunjung beroperasi.
PLBN Sebatik yang menelan anggaran negara lebih dari Rp 200 miliar itu kini hanya menjadi bangunan mangkrak. Para pemuda perbatasan yang tergabung dalam aksi demonstrasi ini menuntut kejelasan dan kepastian mengenai pengoperasian PLBN.
“Kami menyatakan sikap untuk menutup sementara PLBN Sebatik, hingga ada kepastian mengenai waktu pengoperasiannya secara resmi,” tegas Dedy Kamsidi, koordinator aksi, dalam orasinya.
Dedy mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap para pejabat negara, termasuk Komisi II DPR RI, yang dinilai tidak memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Bahkan, anggota DPRD Nunukan yang mendampingi kunjungan pun diberi waktu terbatas.
“Berapa banyak pejabat datang silih berganti, namun PLBN Sebatik masih tetap tak berfungsi. Mereka hanya menghamburkan anggaran negara saja dengan DL (Dinas Luar), DL dan DL. Progres nihil,” ujarnya dengan nada kesal.
Para pendemo memahami bahwa pengoperasian PLBN memerlukan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, mereka menuntut penjelasan dari para pejabat terkait upaya diplomasi yang telah dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut.
“Mereka punya SDM dan kemampuan diplomasi untuk segera memfungsikan PLBN. Kalau mangkrak terus, kita pertanyakan Tim Perencanaannya, apakah memang dibangun untuk pajangan. Dan kalau tak mampu berdiplomasi, sadar diri, mundur dari jabatannya, banyak anak negeri yang mampu untuk melakukan itu,” kata Dedy.
Aksi demonstrasi ini turut didampingi oleh lima anggota DPRD Nunukan Dapil Sebatik, yaitu Andi Muliyono, Hamsing, Firman, Ramsah, dan Nadia.
Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Andi Muliyono, juga menyuarakan kekecewaannya atas terbatasnya waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi saat kunjungan Komisi II DPR RI dan Wamendagri.
“Namanya reses itu menjaring aspirasi masyarakat sebanyak banyaknya. Yang terjadi semua serba dibatasi,” ungkapnya.
Anggota DPRD Nunukan merasa kesulitan untuk memberikan penjelasan logis kepada masyarakat Pulau Sebatik terkait kapan PLBN akan beroperasi. DPRD Nunukan bahkan telah mengajukan persoalan ini ke Kantor Staf Presiden (KSP), namun belum mendapatkan tanggapan.
“Masalah ini sudah sekian lama, masyarakat butuh penjelasan apakah pemerintah pusat sudah melakukan lobi-lobi dengan Malaysia. Ini kan tidak ada penjelasan apapun sampai hari ini,” kata Andi Muliyono.
PLBN Sebatik dibangun sejak tahun 2020 dengan anggaran sekitar Rp 248 miliar. Pembangunannya bertujuan untuk menjadi motor penggerak perekonomian kawasan perbatasan serta memperkuat pengawasan dan keamanan negara. Namun, hingga kini, tujuan tersebut belum terwujud. (dln)
Discussion about this post