Pembangunan Pusat Pemerintahan Tarakan Dorong Ekonomi, DPRD: Anggaran Rp280 Miliar Disiapkan Bertahap

Tarakan – Rencana pembangunan pusat pemerintahan di Kota Tarakan dinilai akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan Simon Patino menjelaskan, dalam jangka pendek, proyek pembangunan akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi melalui mobilisasi barang dan penyerapan tenaga kerja.

“Kalau jangka pendek sudah jelas, pembangunan ini akan memicu kebutuhan material dan tenaga kerja, sehingga ada pergerakan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, dalam jangka panjang, dampak ekonomi diperkirakan akan semakin terasa ketika aktivitas pemerintahan mulai dipindahkan ke lokasi baru, khususnya di wilayah Tarakan Utara.

Menurutnya, kehadiran aparatur pemerintah akan mendorong kebutuhan tempat tinggal, konsumsi, hingga layanan pendukung lainnya yang berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat setempat.

“Kalau mereka sudah berkantor di sana, tentu ada kebutuhan makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Itu akan menambah pergerakan ekonomi di Tarakan Utara,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, ke depan lembaga legislatif seperti DPRD turut direncanakan akan berpindah ke kawasan tersebut. Namun, untuk tahap awal, pemindahan difokuskan pada sektor pemerintahan terlebih dahulu.

Dari sisi anggaran, pembangunan pusat pemerintahan diperkirakan menelan biaya sekitar Rp280 miliar. Program ini merupakan bagian dari janji politik kepala daerah.

DPRD, kata dia, akan mendukung selama penganggaran disusun secara rasional dan sesuai perencanaan.

“Kalau disampaikan secara rasional, tentu kami akan menyetujui,” katanya.

Adapun target pembangunan direncanakan berlangsung selama lima tahun. Dengan skema tersebut, anggaran akan dialokasikan secara bertahap setiap tahun.

Terkait kondisi efisiensi anggaran, DPRD memastikan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang. Selain itu, pendanaan proyek ditegaskan tidak akan mengganggu atau mengambil dari pos anggaran lainnya.

“Sudah dipastikan tidak mengambil dari pos anggaran lain,” tegasnya.

Dengan perencanaan tersebut, diharapkan pembangunan pusat pemerintahan tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Kota Tarakan.(*)