SB, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan dengan menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Hal ini dibuktikan dengan keseriusan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas Perbatasan (IPKP KPP) Tahun 2025. Acara yang diinisiasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI ini dihadiri langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Ir. Jabbar, di Kantor Bupati Nunukan, Rabu (29/10/2025).
IPKP KPP merupakan indikator yang digunakan oleh BNPP untuk mengukur keberhasilan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. FGD ini membahas variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP, serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan. Tujuannya adalah untuk mematangkan instrumen pengukuran IPKP agar lebih akurat, relevan, dan terukur.
“Pengukuran IPKP KPP sangat penting, karena Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai daerah perbatasan dengan negara Malaysia,” ujar Jabbar mewakili Bupati Nunukan, Irwan Sabri.
Jabbar menambahkan, Nunukan juga menjadi pintu gerbang dan etalase negara di perbatasan utara Kalimantan. Menyikapi berbagai tantangan dan kendala, Pemda Nunukan terus berupaya meningkatkan tata kelola pembangunan wilayah perbatasan.
Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas batas, memperkuat kapasitas SDM lokal, pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif di kecamatan-kecamatan perbatasan, serta mendorong sinergitas serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Utara.
Jabbar berharap FGD kali ini dapat mengidentifikasi isu-isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan. Selain itu, ia juga berharap FGD dapat memunculkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, serta terbangun sinergi antara semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan.
Hasil pengukuran IPKP ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam merancang pembangunan yang menyeluruh, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat perbatasan. Dengan penguatan basis data dan indikator yang presisi, BNPP optimistis kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi etalase depan negara yang berdaya saing dan sejahtera.
Turut hadir pada acara tersebut Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong. (dln)
Discussion about this post