TARAKAN – Kepala Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kota Tarakan, Syahriansyah, mengatakan tantangan utama pelatihan vokasi saat ini adalah menyesuaikan materi pelatihan dengan perubahan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja saat ini tidak lagi sama seperti beberapa tahun lalu sehingga program pelatihan harus mampu mengikuti perkembangan zaman.
“Perubahan kebutuhan dunia usaha dan industri menjadi tantangan bagi pelatihan vokasi. Kebutuhan industri sekarang tentu berbeda dibandingkan sebelumnya, sehingga pelatihan juga harus terus menyesuaikan,” ujarnya.
Syahriansyah menjelaskan, program Pelatihan Vokasi Nasional memang diprioritaskan bagi lulusan SMA, SMK, atau sederajat berusia minimal 17 tahun. Program tersebut ditujukan untuk membekali lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi agar memiliki keterampilan dan siap memasuki dunia kerja.
Selama pelaksanaan program, kata dia, minat peserta paling tinggi berada pada jurusan komputer dan pengolahan roti. Menurutnya, tingginya peminat pelatihan pengolahan roti juga didorong oleh semakin berkembangnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai orientasi pelatihan saat ini tidak hanya mencetak tenaga kerja yang siap menjadi karyawan, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha baru yang mampu membuka lapangan pekerjaan.
“Ke depan kami berharap peserta tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu membuka usaha sendiri dan merekrut tenaga kerja,” katanya.
Terkait penerimaan peserta, LLK Tarakan melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai media untuk menginformasikan pembukaan pelatihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun demikian, ia mengakui antusiasme masyarakat dipengaruhi oleh durasi pelatihan yang relatif panjang. Program pelatihan berlangsung sekitar satu hingga hampir dua bulan sehingga membutuhkan komitmen peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
Mengenai sertifikasi, Syahriansyah menjelaskan bahwa peserta pelatihan yang didanai APBN memperoleh sertifikat pelatihan teknis serta mengikuti uji kompetensi. Sementara untuk pelatihan yang bersumber dari APBD, pemberian sertifikasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
“Selama ini, karena adanya efisiensi anggaran, pelatihan APBD umumnya hanya sampai pada pemberian sertifikat pelatihan teknis,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan pelatihan yang sedang berjalan pada batch pertama maupun rencana batch berikutnya menggunakan dukungan anggaran APBN melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda yang menjadi pembina LLK Tarakan.
Meski demikian, bantuan tersebut tidak diterima setiap tahun. Syahriansyah mengungkapkan bahwa pada 2025 tidak ada pelaksanaan program yang didanai APBN karena kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku baik di pemerintah pusat maupun daerah.(*)
Discussion about this post