Wali Kota Tarakan Ikuti Wawancara Sensus Ekonomi BPS

TARAKAN – Wali Kota Tarakan, Khairul, mengikuti wawancara pendataan dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan wawancara berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan sebagai bagian dari proses pendataan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data ekonomi yang akurat, lengkap, dan komprehensif.

Dalam kesempatan tersebut, Khairul menegaskan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi sebagai salah satu instrumen strategis dalam menyediakan data yang menjadi dasar penyusunan berbagai program dan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menurutnya, ketersediaan data yang valid dan akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Sensus ekonomi memiliki peran yang sangat penting karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pembangunan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil di masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi. Ia meminta masyarakat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang benar serta sesuai kondisi yang sebenarnya.

Menurut Khairul, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dukungan masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan sensus ekonomi berjalan lancar. Berikan informasi yang benar kepada petugas sensus sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang ada,” katanya.

Melalui pelaksanaan sensus ekonomi ini, diharapkan pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi perekonomian daerah, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)